Banyak Peluang PAD di Kukar Belum Tergali Maksimal

TENGGARONG, Poskota Kaltim
Kabupaten Kutai Kartanegara diketahui masih tergantung dari Pembagian Dana Bagi Hasil Migas dari pusat ke daerah sekitar Rp. 3,9 triliun untuk tahun 2014. Dengan APBD 2014 Kabupaten Kukar mencapai Rp 7,6 triliun. Dari jumlah itu, memang ada peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari Rp 258 miliar naik jadi Rp 300 miliar. Dari nilai itu, sepertinya pengelolaan PAD Kukar kurang maksimal. Nilainya jika diprosentase sangat kecil sekali. Pada dasarnya banyak peluang untuk menggali potensi PAD di Kutai Kartanegara.
Misalkan seperti pernah disampaikan Ketua DPRD Kutai Kartanegara, H. Salehuddin tentang pengelolaan pasar ramadhan. Yang mana harusnya dikelola intansi terkait, namun dikelola pihak lain. Padahal meskipun kecil, tetap saja jika dikelola intansi terkait akan memberikan kontribusi terhadap PAD.
Ada sebuah penelitian yang dikemukakan salah satu guru besar ataupun Profesor di Kutai Kartanegara. Banyak peluang menarik pajak daerah yang bisa meningkatkan PAD di Kutai Kartanegara. Misalkan saja, melihat potensi perikanan tangkap dan budidaya yang ekspor baik perikanan laut ataupun keramba bahkan perikanan sungai. Jika digali restribusi melalui TPI (Tempat Pelelangan Ikan)  ataupun setiap kirim via ekspor dikenai pajak daerah maka akan memberikan nilai tambah PAD Kutai Kartanegara. Namun demikian, untuk penerimaan sektor pajak daerah sudah diatur dalam UU no 28 tahun 2009 yang ditetapkan pemerintah pusat.
Dimana patut dilihat UU pajak daerah itu sendiri, apakah singkron dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang notabenenya merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah dari sungai dan lautan. Jika berpatokan pada pajak reklame, tempah hiburan dan lain sebagainya. Kutai Kartanegara bukan kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan.
Namun perlu juga dilihat jika menarik restribusi ataupun pajak daerah diluar ketentuan UU no 28 tahun 2009, maka bisa saja dikenai sangsi ataupun pelanggaran.
Disisi lain, muncul pertanyaan apakah tidak ada solusi dari pemerintah pusat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, baik itu Menteri Perdagangan, Menteri Perekonomian dan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan peluang Kutai Kartanegara menggali potensi PAD sesuai dengan kondisi pemasukan yang diperoleh wilayahnya. Ini, tergantung tugas dan peran ekeskutif dan legislatif untuk melakukan lobi tingkat atas. dp

Permintaan Darah PMI Kukar Capai 250 Kantong Per Bulan

TENGGARONG, Poskota Kaltim
Permintaan darah di PMI Kukar mencapai 200-250 kantong per bulan. Bahkan  PMI Samarinda juga pernah meminta stok kantong darah. Maklum permintaan darah ke PMI Samarinda sangat tinggi hingga mencapai 1.500 kantong per bulan. Demikian dikemukakan Ety, petugas UDD PMI Kukar belum lama ini diruangkerjanya.
Disampaikannya, memang saat bulan ramadhan  pendonor berkurang. Saat hari biasa jumlah pendonor mencapai 10-15 orang, maka selama ramadan paling banyak 5 orang bahkan sering tidak ada sama sekali. Namun demikian, untuk mengantisipasi kekurangan stok darah selama ramadan, PMI Kukar mengajak keluarga pasien yang membutuhkan kantong darah agar mencari pendonor sendiri.
"Selama ramadan kegiatan donor darah bisa dilakukan pada malam hari," tutur Ety. Setelah lebaran
MENIPIS
Untuk diketahui selama bulan ramadan stok darah di Unit Donor Darah (UDD) PMI Kukar menipis. Bahkan PMI Kukar sangat kekurangan stok golongan darah O. Karena jumlah permintaan darah O tidak sebanding dengan stok darah yang tersedia di PMI.
"Stok darah O tersedia 5 kantong sedangkan permintaan akan darah O mencapai 8 pasien," ujar Ety.
Dipaparkannya, tiap pasien membutuhkan rata-rata paling sedikit 2 kantong darah. Sehingga persediaan stok darah O sangat kritis. Stok darah jenis AB juga menipis, mengingat darah AB ini tergolong susah didapat.
Saat ini stok darah AB di PMI Kukar tersedia 3 kantong, golongan darah B sebanyak 18 kantong dan golongan A sebanyak 13 kantong.
"Dari ketersediaan 3 kantong darah AB, permintaan akan darah AB sebanyak 2 kantong sehingga tersisa satu kantong," ucapnya. Pasien yang membutuhkan darah B terdapat 2 orang. Satu orang pasien memerlukan 3-4 kantong. Sedangkan pasien yang memerlukan darah jenis A terdapat 3 orang.
Seiring dengan itu, PMI Kutai Kartanegara  akan mengutamakan pasien yang memang sangat perlu dibantu atau belum sama sekali mendapatkan bantuan kantong darah dari PMI.
"Kita akan melihat pasien dengan Hb terendah, kalau Hb-nya masih 9 tahan dulu. Tapi jika Hb-nya tiga koma, kita prioritaskan. Kami juga melayani permintaan pasien sesuai rekomendasi pihak rumah sakit," jelasnya.
Pasien yang memerlukan kantong darah paling banyak berasal dari kasus pendarahan, seperti pasien yang mau dioperasi, ibu hamil hingga korban kecelakaan lalu-lintas. dp

Kukar Akan Bangun Tempat Pelelangan Ikan di Muara Badak

Sudah miliki Feasibility Study dan Amdal
TENGGARONG, Poskota Kaltim
Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengupayakan berbagai peluang kegiatan yang bertujuan untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu program yang siap dilakukan, yakni Pemkab Kukar berencana memfasilitasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Muara Badak, tepatnya di Desa Muara Badak Ilir. Hal sebagaimana dikemukakan Camat Muara Badak, Sunggono belum lama ini di Gedung pemkab Kutai Kartanegara.
"Saat ini masih  tergantung sama TPI Bontang. Namun Pemkab Kukar berencana memfasilitasi pembangunan TPI di Desa Muara Badak Ilir. Rencananya pembangunan TPI ini sudah ada FS (Feasibility Study) dan Amdal. Kita hanya sedikit ada kendala dalam pembebasan lahan," tuturnya.
Bahkan disampaikannya, untuk tahun 2014, pembebasan lahan dianggarkan kembali. Dia mengatakan, lahan yang diperlukan secara keseluruhan hanya 2 hektare (ha). Menurutnya, posisi untuk TPI ini bersifat khas, jadi tidak sembarang tempat karena menyangkut biota, tingkat kekeruhan dan kedalaman air, serta masalah-masalah strategis yang berkenaan dengan itu.
Jika Kukar melalui TPI Kecamatan Muara Badak, maka jelas masyarakat nelayan ataupun pesisir bisa menjual langsung hasil tangkapannya di TPI tersebut, tanpa lagi bergantung di TPI Bontang. Hal itu, tentunya akan memberikan nilai tambah dari hasil produksi ikan.
"Para nelayan, sebelumnya hanya bisa menangkap di laut, tapi begitu sampai pelabuhan sudah didatangi para pengepul yang akan dijual ke Bontang," jelasnya.
Dia sendiri memiliki konsep dalam pembangunan TPI, di samping berfungsi sebagai tempat transaksi jual-beli ikan, ke depan dapat pula menjadi alternatif hiburan.
"Saya sudah menyampaikan hal ini ke Bappeda dan konsultan agar lokasi TPI nanti juga menjadi alternatif hiburan dengan pemandangan menghadap laut. Orang bisa nongkrong sore hari sambil makan ikan di situ sehingga tidak sekedar bongkar ikan," imbuhnya.
Mengenai fasilitas  yang nantinya ada di TPI akan ada lantai jemur ikan, pabrik es dan perkantoran. Karena potensi Muara Badak luar biasa. Itu dapat dibuktikan tahun 2013 lalu, Muara Badak pernah menggelar acara bakar ikan sepanjang 9 km dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Hingga kegiatan itu mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Kegiatan bakar ikan ini menghabiskan 12 ton.
"Potensi perikanan di Muara Badak sangat luar biasa. Dalam satu hari saat acara bakar ikan, masyarakat menghabiskan 12 ton ikan," ujarnya.
Untuk diketahui, di Kecamatan Muara Badak juga memiliki satelit untuk mengetahui potensi ikan. Satelit ini merupakan satu-satunya yang ada di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan di Indonesia sendiri ada 2 wilayah memiliki satelit ikan.
"Satelit ikan ini berada di UPTD Dinas Perikanan Desa Muara Badak Ulu. Dengan satelit ini, kita bisa mengetahui potensi perikanan dan masalah-masalah perikanan di wilayah kita. Ini teknologi perikanan yang membantu serta menyentuh masyarakat nelayan," tandasnya.
Terkait volume produksi ikan di Muara Badak, dia mengemukakan data yang dimiliki saat ini terdapat 115 unit kapal yang dimanfaatkan untuk mencari ikan. "Asumsinya tiap satu kapal menghasilkan 10-15 kg, maka 115 unit kapal menghasilkan 1.150-1.725 kg. Ini baru produksi perikanan tangkap, belum hasil produksi budidaya perikanan," lanjutnya. dp

ULP Hanya Dipayungi Peraturan Bupati

TENGGARONG, Poskota Kaltim
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara Drs H Edi Damansyah menegaskan, bahwa pembentikan Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kutai Kartanegara selama ini hanya dipayungi aturan berupa Peraturan Bupati (Perbup), karena kondisinya hanya dibawah Bagian Umum dan Perlengkapan.”Keberadaan ULP itu berada dibawah tanggungjawab Bagian Perlengkapan, sehingga ketika dibentuk tidak dipayungi Perda namun berupa Peraturan Bupati (Perbup),” kata Edi Damansyah, kepada Poskota Kaltim Selasa (22/7) di Tenggarong.
Meski hanya berpayung hokum berupa Perbup, namun keberadaan ULP sudah berjalan secara maksimal. Namun demikian kedepan perlu ada regulasi yang jelas untuk mengatur keberadaan unit lelang pengadaan tersebut.
Oleh karenanya, ada rencana Pemkab Kukar bersama DPRD Kutai Kartanegara akan membahas regulasi terkait aturan pembentukan Unit Lelang Pengadaan, dimana nantinya nama ULP akan dirubah menjadi kantor atau badan.”Sehingga keberadaannya berdiri sendiri,” kata Edi Damansyah, yang digadang gadang akan menjadi Calon Wakil Bupati berpasangan dengan Rita Widyasari di Pilbup 2015 Kukar. awi/adv

DPRD Kaji Perda Pembentukan BLP

ULP Dirubah Menjadi BLP Kukar

TENGGARONG, Poskota Kaltim
Pembentukan Unit Lelang Pengadaan (ULP) Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih dibawah kendali Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, kedepan akan dirubah dan akan dibentuk badan sendiri dengan nama Badan Lelang Pengadaan (BPL). Bahkan untuk menguatkan rencana itu, DPRD Kutai Kartanegara saat ini tengah mengaji aturan berupa Peraturan Daerah (Perda) tentang BPL Kutai Kartanegara.
Menurut Ketua DPRD Kukar H Salehudin melalui Juru Bicara Suratman Mustakim Peraturan Presiden 54/2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres 70/2012 mewajibkan dibentuknya ULP.
“Sesuai dengan amanat Perpres penting kiranya bagi DPRD dan Pemkab Kukar menaungi keberadaan ULP dengan sebuah peraturam daerah, yang mengaturnya agar pebndirian ULP sesuai aturan yang ada” katanya.
Menurut Suratman, pengadaan merupakan salah satu fungsi penting pada organsiasi pemerintah. Fungsi pengadaan ditangani secara adhoc oleh panitia yang dibentuk secara temporer dan memiliki system yang lemah sehingga berakibat rendahnya kinerja pengadaan barang dan jasa intansi pemerintah.
Disisi lain sistem itu juga memiliki kekurangan seperti rawan kepentingan dan intervensi kemampuan dan komopetensi pelaksanaan pengadaan sangat bervariasi tidak terjamin dan tidak terukur.
Pelaksanaan kurang focus karena pelaksana masih rangkaop jabatan hinggatidak adanya jaminan karir dibidang PBJP bagi pelaksana.”Guna menepis semua kelemeh kelemahan tersebut dan mengacu pada amanat undang perpres 53/2010 sebagaimana revisi perpres 70/2102 serta sebagai dokungan terhadap perbup 18/2013 yang dikeluarkan Bupati rita, maka DPRD akan lebih emmperketat keberadaan ULP ini dengan produk perda DPRD penting memikirkan perda terkait mengingat vitalnyanya keberadaan ULP dikaitkan dengan banyak dan besarnya nilai proses yang ditangani unit ini.”paparnya.
Ia menjelaskan, ULP nantinya akan dipimpin oleh seorang kepala kanto atau badanr yang bereselon III atau II namun kepastian eselon tersebut masih didalami oleh DPRD sambil mendengarkan masukan dari sejumlah pihak.”Terkait beberapa eselon ini DPRD masih terus mendalami berbagai masukan yang sesuai menuruty ketentuan perundang undangan. DPRD hanya berhara siapapun nantinya yang memimpin ULP harus bebas dari intervensi untuk memimalkan kemungkinan adanya intervensi dari pihak luar,.”katanya.
Agar fungsi ULP berjalan maksimal. Dan terbebas dai intervensi,DPRD menginginkan adanya ULP dinahkodai oleh seoerang yang memiliki kualifiksi tertentu baik dibidang pendidikan, karir maupun trekrecord.
“DPRD punya kewajiban untuk memastikan bahwa tidak ada pihak manapun yang mencoba intervensi seluruh proses yang berlangsung di ULP, kewajiban UKP hanya membuat laporan ke bupati sebagai kepala daerah,” katanya.
Berharao UILP bnantinya dapat memberikan pelayanan yang kredibelm, melakukan pelaksanaan pengadaan yang sesuai dengan aturan, prinsip serta kebijakan pengadaan, sehingga kebutuhan pengguna akan barang jada dapat dipenuhi sesuai kebutuhan. awi/adv

Gallery



Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim


New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2453 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...