Pembangunan Perbatasan Terus Dioptimalkan

2011-01-18  04:41:46

BALIKPAPAN, Menurut Ir  Bambang Susilo, anggota DPD Pusat asal Kaltim saat ditemui di Balikpapan baru-baru ini mengaku sangat terusik dengan berbagai keluhan dan tuntutan masyarakat Kaltim di wilayah perbatasan negara tetangga Serawak. Ini dikarenakan mereka tidak bisa berbelanja dan menjual hasil bumi mereka di kota-kota Kaltim seperti Samarinda, Bontang, Berau atau Sangata karena terbentur dengan alat transportasi.
‘’Saya banyak membaca kritikan orang Kaltim terutama dari Koordinator Wilayah Persiapan Kemerdekaan RI (PPKRI) Kalimantan, Andi Agoes, SH karena seolah-olah pemerintah pusat dan provinsi Kaltim sendiri tidak memperhatikan kehidupan dan kebutuhan masyarakat sepanjang perbatasan, padahal kami di Jakarta terus memperjuangkan nasib saudara-saudara kita di perbatasan dengan harapan mereka bisa menikmati berbagai fasilitas terutama infrastruktur jalan,’’ kata Bambang.
Ia pun memahami apa yang menjadi keinginan masyarakat Kaltim untuk pembangunan diwilayah utara khususnya sepanjang perbatasan Kaltim-Serawak yang mencapai kurang lebih 1.100 Km. Diantaranya pembangunan yang minim termasuk sarana dan prasarana komunikasi sehingga masyarakat perbatasan lebih mengenal program pembangunan Malaysia ketimbang Indonesia, apalagi radio maupun TVRI tidak mampu menjangkau perbatasan.
‘’Kami sampaikan terima kasih kepada masyarakat Kaltim yang memercayai kami untuk memperjuangkan nasib perbatasan dan itu terus kami lakukan, termasuk usulan pak Andi Agoes soal pembangunan sepanjang perbatasan agar libatkan kontraktor local sehingga mereka bisa menggunakan tenaga kerja masyarakat perbatasan,’’ ujarnya.
Masih menurut Bambang Susilo, perwakilan Kaltim baik di DPR-RI maupun di DPD terus bersuara untuk memposisikan perbatasan sebagai program yang sangat urgen, artinya pemerintah harus lebih memberikan perhatian nasib dan kehidupan masyarakat disana, karena selain hidup terisolir mereka juga mengalami kesulitan untuk menjual hasil pertanian ke Indoensia sehingga jalan satu-satunya dijual ke Malaysia karena kewilayah itu ada jalan penghubung.
Masih menurut Bambang Susilo, pusat sudah memvokuskan program pembangunan diperbatasan. Namun tidak hanya di Kaltim saja tapi diseluruh Indonesia termasuk di Papua, ada sekitar 16 instansi di pusat yang sudah menganggarkan berbagai pembangunan sesuai dengan kementerian yang ada untuk perbatasan di seluruh Indonesia dan Kaltim juga menjadi pembicaraan sangat serius.
Koordinator Wilayah Kalimantan PPKRI, H Andi Agoes, SH mengatakan pihaknya benar-benar memberikan perhatian khusus untuk wilayah perbatasan karena selama ini pemerintah tidak terlalu memperhatikan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di sana.
Masyarakat seperti di Nunukan Selatan, Utara termasuk yang ada di Sebatik, Long Nawang, Long Pahangai dan lain-lain mereka berharap agar nasib mereka bisa berubah, artinya dengan adanya infrastruktur  yang dibangun pemerintah Indonesia maka kehidupan dan kesejahteraan mereka akan berubah dan ini sudah menjadi mimpi masyarakat disana bertahun-tahun dan usulan sudah juga disampaikan kepeda pemerintah.
Permasalahan diperbatasan menurut Andi Agoes, tidak hanya soal infrastruktur, tapi masih banyak seperti sarana pendidikan disana guru tidak berminat bertugas dipedalaman. Sehingga ada lulusan SMA harus mengajar karena mereka melihat anak-anak disana banyak yang tidak sekolah karena tidak ada guru.
Ketua DPRD Kaltim, Mukmin Faisjal HP, ketika ditanya pembangunan perbatasan mengatakan sudah masuk dianggaran APBD provinsi tahun 2011,  selain itu program-program pendukung lainnya dari kabupaten yang ada di sepanjang perbatasan, tahun ini pembangunan akan lebih banyak diperbatasan.
‘’Kami ingatkan bahwa pembangunan diperbatasan menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten. Dan dipastikan kalau perbatasan akan menjadi lebih maju nanti, apalagi kalau provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sudah terwujud,’’ ujarnya.max