Target PAD Kukar 2011 Capai Rp 93 Miliar

2011-01-18  05:04:08

TENGGARONG, Tidak hanya nilai APBD Kutai Kartanegara 2011 yang mengalami penurunan, nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar pada 2011 diprediksi juga turut mengalami penurunan, dari target PAD 2010 yang mencapai Rp175 miliar menjadi Rp 93 miliar.
Penurunan itu dikarenakan adanya revisi 11 Peraturan Daerah (Perda) Kukar terkait dengan pajak dan retribusi daerah yang harus menyesuaikan dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak.
“Kita tak mau berprediksi terlalu muluk-muluk. Pada 2010 lalu, target PAD kita mencapai Rp175 miliar dan terealisasi Rp114 miliar. Sementara pada 2011 ini target kita hanya Rp93 miliar, angka tersebut kita anggap cukup realistis, dengan kondisi adanya revisi Perda tentang pajak yang harus menyesuaikan dengan Undang-Undang No 28 tahun2009,”kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kukar Ifran Prananta melalui Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan, Pembinaan dan Pengembangan Dispenda, Iksanudin kepada Poskota Kaltim, Senin (18/1) siang kemarin.
Menurut dia, saat ini 11 Perda yang direvisi masih berada di biro hokum Pemprov Kaltim yang kemudian nanti disampaikan ke pusat, setelah ada penetapan dari pusat baru nantinya akan dikembalikan ke Pemprov dan kemudian diserahkan ke Kukar.”Namun tidaklah serta merta meski nanti sudah mendapat revisi, langsung diterapkan, perlu disosialisasikan lebih dulu ke masyarakat, karena banyak perubahan angka yang harus menyesuaikan dengan undang-undang masalah pajak tersebut,” paparnya.
Diakui bahwa masih banyak potensi-potensi di Kukar yang belum tergali secara maksimal dalam upaya mendongkrak naiknya pendapatan asli daerah Kukar. Saat ini yang memang resmi ditangani oleh Kukar tentang pajak, selain yang sudah diatur dalam Perda terkait dengan pajak dan retribusi, juga pelimpahan dari pusat dan provinsi, yakni menyangkut pajak biaya perolehan tanah dan bangunan, PBB serta pajak akhir tanah.”Selain melakukan penarikan pajak sesuai dengan regulasi yang ada, kami juga berupaya mencari terobosan positif dalam untuk meningkatkan PAD Kukar, seperti misalnya dalam hal pengelolaan Pulau Kumala meskipun sudah ditangani pihak ketika apakah masih ada celah untuk menarik pemdapatan, seperti missal retribusi parker, selain itu juga mencari regulasi terkait dengan pajak angkutan batubara yang melewati sungai Mahakam. Meski masih sebuah wacana dan program, namun kita harapkan ini akan memberikan nilai positif dalam meningkatkan PAD Kukar,” tuturnya.awi