Guru PTTH Demo Balaikota Samarinda

Tuntut Pembayaran Insentif 9 Bulan

2011-01-18  05:19:40

SAMARINDA, Puluhan guru berstatus Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) Samarinda menggelar aksi unjuk rasa ke Balaikota Samarinda, Senin (17/1). Mereka menuntut pembayaran insentif guru selama 9 bulan periode 2010.
Dalam orasinya, salah seorang perwakilan guru PTTH , Muhib mengatakan seharusnya Pemkot memperhatikan nasib guru PTTH. Terutama masalah insentif. Pasalnya, pemberian insentif sama saja dengan mensejahterakan guru. Dampak dari insentif tersebut akan menambah semangat kegiatan belajar mengajar untuk mencetak SDM. "Mana insentif kami 9 bulan,  sampai sekarang belum dibayar," kata Muhib.
Menurutnya, para guru yang datang merupakan perwakilan, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan. Perwakilan meliputi guru PTTH di sekolah negeri maupun swasta.
Ia menjelaskan insentif yang diterima para guru Rp1 juta per bulan. Tapi pembayarannya per tiga bulan sekali. "Kalau honor Rp400 ribu lancar mas," ungkap Muhib.
Menurutnya, ada sekitar 3.500-an orang. Mereka seluruhnya belum menerima insentif. Dari Dinas Pendidikan sebelumnya telah mengajukan dana insentif itu, tapi sampai sekarang dana tersebut belum dicairkan dari Pemkot Samarinda.
Dalam aksinya, para guru ini menyewa mobil pick up dengan sound sistem. Mereka berorasi tepat di depan kantor walikota.
Menanggapi aksi demo guru PTTH, anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M Choirul Huda, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan langkah tepat yang harus dilakukan guru PTTH. Karena insentif merupakan hak yang harus diterimanya.
"Apresiasi untuk guru tentu harus kita berikan. Karena ini sebagai bentuk ungkapan kekesalan atas keterlambatan pembayaran insentif," kata Choirul Huda.
Menurut dia, seharusnya para guru tak harus melakukan aksi demo, kalau Pemkot peka terhadap persoalan insentif. Karena akan merugikan kegiatan belajar mengajar.
“Hal yang tepat  dilakukan para guru agar Pemkot semakin peka terhadap persoalan guru. Pemkot harus segera lakukan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan atas masalah ini. Kalo tak diatasi suatu saat akan jadi bom waktu," tegasnya.
Sikap dewan sendiri menurut Huda, memberikan respon positif,  agar Pemkot cepat memberikan respon agar tak berlarut-larut. "Jangan salahkan ketika guru tak konsentrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Guru butuh upah yang layak. Tapi sangat disayangkan jika ternyata terkendala masalah anggaran," paparnya.
Huda, memperkirakan ada pengalihan anggaran insentif guru PTTH. Karena pada dasarnya insentif tersebut sudah dialokasikan penganggarannya. "Ternyata ada pola -pola pengalihan anggaran yang dilakukan Pemkot. Ini sangat memperihatinkan. Termasuk Bosda dari provinsi yang ternyata juga telah dicairkan dari Biro Keuangan Pemprov Kaltim. Tapi nyatanya belum diberikan kepada yang berhak. Ini harus dihapus sistem semacam ini," kata Huda.
Komentar senada juga dikemukakan anggota Komisi IV, H Nursobah.  Menurut dia, DPRD Samarinda tetap memberikan perhatian kepada seluruh guru PTTH. Semua yang telah dilakukan guru dan Diknas  seharusnya tetap berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan pusat.
Dia berharap Pemkot harus memperhatikan aspirasi dan kebijakan yang pernah ada pada waktu  sebelumnya. Sebaiknya semua pihak menahan diri untuk tidak saling menyalahkan.
"Tetaplah mengajar, ikuti peluang dimasa mendatang jika ada tes CPNS, Insya Allah akan terakomodir sesuai kebutuhan Kota Samarinda," katanya.aon/M4n