Mendagri Dinilai Campuri Urusan Sepak Bola

2011-01-22  06:04:49

SAMARINDA, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi dinilai terlalu mencampuri perkembangan sepak bola nasional dikatakan General Meneger Persisam Putra Samarinda Harbiansyah Hanafiah, dengan pernyataannya melarang klub sepak bola profesional menggunakan dana dari APBD.
"Dana APBD itu kewenangan pemerintah daerah dan terserah kepala daerahnya dan DPRD, mau dianggarkan atau tidak untuk membiayai klub sepak bola, sebab sepak bola merupakan  hiburan rakyat dan didalamnya ada unsur pembinaan dan prestasi  yang bisa mengangkat derajat dan kehormatan bangsa, jadi biarlah olahraga ini berkembang apa adanya dan pemerintah tidak bisa lepas begitu saja," tutur Harbiansyah GM Persisam di Samarinda, Jum'at (21/1).
Asalkan dikatakan Harbiansyah  dana bantuan yang bersumber dari APBD itu bisa dipertanggungjawabkan oleh penggunanya,termasuk klub sepak bola dengan mengelola anggaran sesuai peruntukannya dan tidak disalahgunakan.
"Saya rasa sah-sah aja asalkan anggaran dikelola secara benar, transparan, dan tidak diselewengkan,' tegas dia.
Harbiansya berpendapat, dana APBD diperuntukan kegiatan kompetisi klub sepak bola profesional adalah hak walikota dan DPRD sesuia dengan  UU No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, pengelolaan dana APBD Kota/Kabupaten adalah sepenuhnya oleh pemerintah daerah.
"Artinya itu sepenuhnya kewenangan pemerintah daerahnya karena sudah tertuang dalam  undang-undang otonomi daerah. Lain halnya bila kepala daerah dan DRPD memang tidak mau menganggarkan," papar Harbiansyah, yang juga mantan anggota MRP RI utusan daerah periode 1999-2004.
Menurut Harbiansyah, kalau pemerintah pusat tetap melarang penggunaan dana APBD untuk klub profesional,maka pemerintah pusat juga harus merubah UU No 32 Tahun 2004 itu.
Pasalnya, jika ada kebijakan yang melarang penggunaan dana APBD untuk sepak bola maka harus ada peraturan yang tegas.
"Kalau memang tidak boleh, Mendagri harus buat peraturan yang tegas. Jangan cuma surat edaran," katanya.
Pengalamannya berkecimpung di dunia sepak bola selama 20 tahun, belum ada satupun perusahaan batu bara, migas ataupun kayu yang berminat mensponsori klub sepak bola di Kaltim.
"Dari dulu tidak ada perusahaan yang mau menjadi sponsor. Apakah itu perusahaan batu bara ataupun kayu. Mereka mana mau membiayai sepak bola. Alasannya mereka sudah bayar pajak," tegas Harbiansyah.at