Soal Pungutan Dana Pembangunan Kampus

Universitas Dinilai tak Transparan

2011-01-24  22:53:26

TANJUNG SELOR, Mahasiswa Universitas Kaltara (Unikal) Tanjung Selor Kabupaten Bulungan menuding selama ini pihak universitas tak transparan melaksanakan pembangunan gedung kampus di Jl sengkawit Tanjung Selor. Pasalnya, pembangunan fisik gedung kampus setiap tahunnya mendapatkan dana pembangunan yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Bulungan dan APBD Propinsi Kaltim.
Ketua Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan) Kabupaten Bulungan, Eddy Aspiansyah kepada Poskota Kaltim beberapa waktu lalu mempertanyakan maksud dan tujuan pungutan yang dari pihak universitas sebesar Rp1 juta kepada setiap mahasiswa baru.
“Setiap tahun pembangunan fisik kampus Unikal selalu dianggarkan oleh Pemerintah melalui APBD Kabupaten Bulungan dan APBD Provinsi Kaltim. Sehingga kami sebagai mahasiswa wajar jika mempertanyakan pungutan  yang dilakukan pihak kampus terhadap mahasiswa dengan dalih untuk pembangunan kampus,” ungkap Eddy Aspiansyah.
Mahasiswa jurusan ilmu Sosial Politik ini menjelaskan pembangunan gedung STIE/ASMI tahun 2005 yang kelar tahun 2007 dengan menggunakan anggaran provinsi yang kini telah di gunakan dan menjadi hak milik gedung  mahasiswa unikal, dengan kontrak perjanjian kerja No. 01.a/PAN-PEM/YAPETAS/VIII Tanggal 11 Agustus 2005 atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 425.1/248/Disdik.V/2007  dengan anggaran Rp1,5 miliar di nilai  pembangunannya belum selesai namun telah menggunakan anggaran sebesar Rp3,5 miliar.
“Pihak universitas kami nilai selama ini tidak transparan dalam menggunakan anggaran pemerintah terutama terhadap penggunaan uang pungutan kepada mahasiswa yang katanya untuk pembangunan kampus,sehingga kami dari Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk pembebasan Nasional menilai ada ketidak beresan dalam pengelolaan keuangan negara dalam hal pembangunan Kampus Unikal,” jelas Eddy Aspiansyah.
Eddy Aspiansyah menegaskan  jika pembangunan gedung kampus ini di kerjakan dua kali Secara bertahap dengan sisa anggaran tahun 2007 yang lalu, maka bisa perlu di lakukan dengan pengawasan yang cukup baik oleh instansi terkait bersama mahasiswa agar dalm penggunaan anggaran pembangunan kampus sesuai dengan harapan mahasiswa.
“Kami berharap agar pihak universitas bisa transparan dalam penggunaan anggaran pembangunan dari pemerintah dan bisa mempertanggung jawabkan secara menyeluruh terhadap pungutan awal yang di lakukan kepada mahasiswa baru dengan dalih untuk pembangunan kampus,” jelas Eddy Aspiansyah. vic