Pengangkatan THL Diserahkan ke Setiap SKPD

Juklak dan Juknis Tunggu SK Bupati

2011-01-25  06:24:32

TENGGARONG-Kejelasan nasib Tenaga Harian Lepas (THL) di Kabupaten Kutai Kartanegara akan ditentukan beberapa minggu kedepan setelah keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Kukar sebagai petunjuk pelaksana dan teknis terkait dengan pengangkatan Tenaga Harian Lepas Kukar.
Hal tersebut diketahui ketika perwakilan Tenaga Harian Lepas (THL) Kukar melakukan pertemuan dengan DPRD Kukar diruang Badan Musyawarah (Banmus) yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Asisten III, Kepala BKD, Sekretaris Bappeda Kukar, Senin (24/1) kemarin siang.
Asisten III Setkab Kukar Sutrisno menyatakan, bahwa secara teknis pengangkatan THL Kukar diserahkan ke masing-masing SKPD, berdasarkan analisis kebutuhan yang diperlukan disetiap SKPD.”Pengangkatan THL tentu saja harus didasarkan dengan aturan yang ada, meski Perbub 2010 sudah ada namun petunjuk pelaksana dan teknis terkait pengangkatan tersebut belum ada sehingga kita harus menunggu SK Bupati untuk menegaskan Juklak dan Juknis pengangkatan THL,” terang Sutrisno.
Pertemuan yang dipimpin langsung Ketua DPRD H Salehudin kemarin berlangsung cukup alot, meski sudah disampaikan kejelasan terkait nasib THL menunggu SK Bupati, namun para THL tak sabar menunggu, bahkan kalau bisa pada hari itu juga sudah ada keputusan tentang nasib mereka.“Kami ingin kejelasan kapan SK Bupati itu diterbitkan, karena sudah 1 minggu ini kami tak masuk kerja,” kata salah seorang perwakilan THL Kukar.
Sementara Ketua FTHK Ali Rahman dalam pertemuan itu menyatakan, bahwa keputusan memberhentikan THL di Kukar dinilai sebagai keputusan sepihak yang tak sesuai dengan janji yang disampaikan kepada para THL Kukar.”Mereka duduk sebagai pemimpin karena masyarakat, termasuk para anggota dewan itu tak lepas dukungan dari masyarakat termasuk THL, namun setelah jadi tidak tahu menahu. Kalau kami ada modal jelas kami tidak akan seperti ini, menuntut keadilan ke pemerintah dan DPRD, karena bisa buka usaha sendiri. Tapi kondisinya kami hanya berharap supaya THL tetap dipertahankan sesuai dengan janji pemimpin di Kukar,” kata Ali Rahman.
Ali Rahman meminta supaya ada kepastian kapan akan diterbitkan SK pengangkatan THL oleh Bupati Kukar, agar nasib THL tidaklah terkatung-katung. Sebab para THL sudah terlalu sabar selama ini, pada 2010 lalu meski THL bekerja mulai Januari 2010 namun gaji yang diterima ada yang 6 bulan, bahkan ada yang hanya 1 sampai 2 bulan saja.”Lantas kemana sisa anggarannya, padahal satu tahun dianggarkan,” tegas Ali Rahman.
Ketua DPRD Kukar H Salehudin pada kesempatan itu mengarahkan kepada para THL untuk tetap bersabar guna menunggu kejelasan tentang petunjuk pelaksana dan teknis yakni SK Bupati terkait pengangkatan THL Kukar.”Meski sudah ada Perbub, namun pentunjuk pelaksana dan teknis belum ada sehingga harus menunggu SK Bupati dulu. Sambil menunggu SK Bupati terbit, kami menyarankan supara para THL tak turun kerja dulu,” kata Salehudin.
Salehudin menegaskan, bahwa tidak ada keputusan DPRD mencoret bahkan meniadakan THL di Kukar. Saat Pemkab Kukar menyampaikan KUA PPAS 2011 kepada DPRD, ada rencana akan ditiadakan keberadaan THL, namun dalam pertimbangan akhirnya di RAPBD 2011 DPRD mengakomodir keberadaan THL dengan menyetujui dianggarkannya dana Rp50 miliar untuk gaji THL.
Perlu ditahui aksi unjuk rasa ratusan THL Kukar, kemarin berlangsung denga tertib dan aman. Sebelum dilakukan pertemuan tepat pukul 13.00 Wita, ratusan THL berkumpul dihalaman kantor DPRD Kukar. Mereka menyampaika orasi terkait dengan pemberhentian THL 2011 oleh Pemkab Kukar melalui setiap SKPD. Setelah DPRD melakukan pertemuan tertutup dengan Asisten III, BKD dan Bappeda akhirnya pertemuan dengan perwakilan THL dilakukan.awi