PPKRI Ingatkan Pemerintah

2011-01-26  06:49:37

BALIKPAPAN, Pernyataan presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), didepan petingii TNI dan Polri berkaitan tidak pernah naik gajinya selama ia menjabat , bukan saja mendapat silang pendapat di tokoh-tokoh nasional. Tapi curhat SBY tersebut juga menjadi catatan khusus di masyarakat Kalimantan Timur yang penduduknya banyak yang hidup dibawah garus kemiskinan.
Gaji presiden ditambah dana taktis yang menyentuh Rp 2 miliar tiap bulannya, bukan angka yang kecil untuk menikmati kehidupan sebagai pejabat. Segala fasilitas perjalanan dinas, rumah, penjagaan, transportasi, kesehatan dan penunjangn lainya sudah dibiayai Negara. Sehingga tidak etis jika seorang pemimpin mengungkit-ungkit pemberian Negara dan merasa belum cukup dengan apa yang didapat selama ini.
“Harusnya presiden mementingkan dan mendahulukan kebutuhan masyarakat Indonesia lebih luas. Bukan malah membahas gajinya yang sudah besar belum pernah naik,”ujar Kordinator PPKRI Wilayah IV Kalimantan, H. Andi Agoes Y SH.  
Diungkapkan Andi, kekayaan Kaltim yang disumbangkan ke pusat mencapai Rp 350 triliun, lebih banyak digunakan untuk kepentingan pusat termasuk memberi gaji pejabat negara di republik ini tak terkecuali presiden dan wakil presiden. Harusnya presiden SBY mampu melihat penderitaan masyarakat di 250 desa terpencil diperbatasan Kaltim dengan memprioritaskan pembangunan di perbatasan.
“Banyaknya masyarakat desa terpencil diperbatasan Kaltim yang masih susah memenuhi kebutuhan hidup, tapi keluhan mereka tidak terdengar hingga ke pusat bahkan mungkin ditelinga presiden. Namun keluhan mereka tidak pernah digubris oleh  pejabat pusat,”papar Andi.
Alangkah baiknya, lanjut pria bersuara vocal ini, jika SBY lebih memberi reward atau kenaikan gaji pada prajurit TNI dan polri yang menjaga daerah perbatasan. Mereka menjadi ujung tombak menjaga keutuhan dan kekayaan NKRI. Nasib guru-guru golongan rendah yang mengabdi didaerah-daerah terpencil begitu pula dengan pensiun veteran dan janda-jandanya.
 “Nasib prajurit, guru-guru diperbatasan dan veteran perang masih jauh dari sejahtera. Mereka lah yang lebih layak untuk diperhatikan gajinya ”harap Andi.
Sebagai tokoh yang anti Korupsi, Andi meminta pada SBY jangan menjadikan pernyataan yang dilontarkan kontra produktif dengan harapan masyarakat. Para tokoh-tokoh agama telah mengiingatkan dengan pernyataan sikap atas kebohongan pemerintahan SBY. Itu adalah cambuk positiv yang harusnya segera menjadi pembenahan bagi pemerintahaan SBY saat ini.
“Kasus Gayus, mafia hukum, Century, TKI dan bobroknya penegakkan hukum di Indonesia, harusnya menjadi konsens pemerintahan sekarang, rakyat jangan terus dibodohi dan disengsarakan dengan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,”tegas Andi.nang