Kemenhut Beri 2 Opsi

Penggunaan Lahan Tahura untuk Freeway

2011-06-25  00:23:13

SAMARINDA, Kendati diakui bahwa Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak telah mengirimkan surat ke Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI tentang penggunaan lahan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto seluas 20 kilometer, namun bukan berarti disetujui. Bahkan Kemenhut memberikan dua opsi, jika Pemprov Kaltim tetap ngotot membangun freeway.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub, usai melakukan pertemuan dengan Dirjen Kemenhut, Kamis (27/1), untuk mempertanyakan kejelasan izin penggunaan lahan Tahura 20 kilometer tersebut. “Saat kami tanyakan apakah benar gubernur sudah mengirimkan surat izin penggunaan lahan Tahura itu, pihak kementerian membenarkan. Nah tapi memang sampai sekarang belum ada izin dari Kemenhut,” aku Rusman saat dihubungi Poksota Kaltim, dan masih berada di Jakarta.
Walaupun belum diberikan izin dari Kemenhut terkait penggunaan lahan seluas 20 kilometer itu, namun imbuhnya, pihak Kemenhut melalui Dirjen memberikan dua opsi kepada Pemprov Kaltim, jika memang ingin meneruskan pekerjaan mega proyek tersebut. Dua opsi itu yakni, Pemprov dipersilahkan meneruskan pembangunan freeway tanpa harus menggunakan lahan Tahura, dengan konsekwensi membengkaknya anggaran disebabkan bertambahnya jarak tempuh.
Opsi kedua yakni tambah Rusman, Pemprov Kaltim harus mengajukan kembali ke Kemenhut terkait penggunaan lahan 20 kilometer Tahura Bukit Soeharto dengan sistem pinjam pakai. Dan itupun lanjutnya, Kemenhut terlebih dahulu menurunkan tim terpadu, dan selanjutnya dibawa ke DPR RI untuk mendapatkan rekomendasi persetujuan. “Nah opsi-ospi itu yang disampaikan ke kami dari Kemenhut, tinggal sekarang menunggu pembahasan internal dewan,” ujarnya.
Rusman pun tak menampik jika proses pembangunann freeway tersebut masih banyak persoalan yang harus diselesaikan, dari keberadaan UU nomor 41/2008 tentang kawasan hutan konservasi dan UU nomor 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang bisa menyebabkan terkendalanya pembangunan freeway. “Artinya, silahkan saja pembangunan itu diteruskan, jika semua prosedur telah ditempuh dan dilakukan kajian yang mendalam aagar tidak melanggar aturan,” terang Rusman.
Ironisnya kata Rusman, Komisi IV DPR RI justeru belum mengetahui tentang pembangunan freeway yang menggunakan lahan Tahura 20 kilometer itu. Ketika disinggung sikap dewan dengan banyaknya persoalan diseputar pembangunan freeway, Rusman mengelak berkomentar banyak. Dalihnya, khawatir mendahului keputusan dewan secara kelembagaan. “Nantilah kita tunggu sampai tanggal 1 Februari saat paripurna dewan. Keputusan apapun nanti, itulah keputusan dewan. Tapi secara pribadi, saya minta hentikan dulu pembangunannya sampai semuanya ada kejelasan, termasuk persoalan hukumnya,” kunci Rusman.
Seperti diberitakan harian ini, diketahui Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak baru mengajukan anggaran untuk pembangunan freeway pada 24 Januari 2011 ke Kementerian Pekerjaan Umum.  Isi surat bernomor 620/481/BPPD/Bangda dengan perihal mohon dukungan pendanaan ini menyebutkan, sehubungan dengan realisasi pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 99,02 km telah diresmikan pekerjaan pada 12 Januari 2011. Pembangunan jalan tol ini total pembiayaannya Rp6,2 triliun dengan rincian sumber pembiayaan APBD Provinsi Kaltim Rp2 triliun dari tahun 2011 hingga tahun  2013.
Poin selanjutnya menyebutkan, bahwa pembangunan pembangunan jalan tol tersebut masuk dalam buku Public Private Partnership Infrastructure Projects in Indonesia 2010-2014 sehingga kekurangan pendanaannya Rp4,2 triliun diharapkan bersumber dari APBN atau loan (pinjaman lunak luar negeri) atau investor.
Dalam surat itu Gubernur berharap agar Menteri PU dapat segera merealisasikan pembangunan jalan tol Balikpapan-Samarinda ini.
Sementara itu pembiayaan freeway masih terfokus pada anggaran daerah (APBD) yang dilakokasikan bertahap dari 2011 hingga 2013, masing-masing sebesar Rp500 miliar. fer