Program Pembangunan Pemerintahan Desa Prioritas

Apalagi Ditunjang Pengalokasian ADD

2011-02-25  00:34:38

TENGGARONG, Pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Kutai Kartanegara melalui Program Gerbang Raja, memang berorientasi skala prioritas. Dengan APBD 2011 mencapai, Rp 4,139 triliun akan diperuntukkan bagi program pembangunan baik itu infrastruktur, perekonomian, sosial dan budaya, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya.  Termasuk anggaran 2 persen bagi pemberdayaan kaum perempuan di Kutai Kartanegara.
Namun yang paling mendasar yakni bagaimana mensukseskan pembangunan pemerintahan desa yang mencapai sekitar 226 desa yang ada di 18 kecamatan.
Mengingat begitu pentingnya pemerintahan desa sebagai gerbang pemerintahan yang paling mendasar, karena sangat bersentuhan dengan masyarakat langsung. Maka tidak ada kata lain prioritas pembangunan pemerintah desa diutamakan, karena kepanjangan tangan Pemkab Kukar masih berada di Pemerintahan Kecamatan belum mencapai Pemerintahan Desa, maka program pengawasan pembangunan di tingkat desa dilakukan oleh pihak kecamatan. Sekaligus berhubungan langsung dengan Bapemas Kutai Kartanegara.
Sebagaimana dikemukakan Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Tabang, Suharno bahwa program pembangunan pemerintahan desa itu sangat bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Maka dari itu, untuk mendukung pelayanan yang maksimal dan prima kepada masyarakat memang selain pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan seterusnya.
Pembinaan dan pelatihan bagi perangkat desa sangat perlu dilakukan, misalkan saja tentang program pelatihan mengenai Tata Cara Pengelolaan Manejemen Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.
Sebagaimana diketahui bersama, berbagai program pembangunan di Pemerintah Desa sifatnya variatif, yang semuanya sudah masuk dalam RAPBDes. Dilanjutkan ke tingkat kecamatan, hingga sampai tingkat Kabupaten yang terumuskan melalui Musrenbangkab. Ini sangat simultan,serta sangat berkaitan antara pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten.
Seiring dengan itu, memang diakui pemerintahan desa belakangan ini telah mendapatkan perhatian secara ekstra oleh pemerintah Kabupaten. Yakni dengan diberlakukannya pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa), yang langsung ditentukan melalui pembahasan APBD 2011 lalu.
Memang dengan adanya penurunan anggaran tahun 2011 ini, yang mencapai Rp.4,139 triliun, berdampak terhadap penurunan angka penyaluran ADD nantinya di seluruh Pemerintahan Desa yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Hal itu dibenarkan oleh Kepala Bapemas Kutai Kartanegara, Chairil Anwar, dalam berita Poskota Kaltim, edisi Jumat (28/1).
Secara langsung, untuk pengalokasian ADD kepada Pemerintahan Desa itu boleh dibilang sangat membantu, khususnya dalam program pembangunan yang ada di Desa sesuai potensinya. Dan itupun dibenarkan oleh Suharno, Kades Sidomulyo Kecamatan Tabang, keberadaan ADD sangat membantu perjalanan pemerintahan Desa sebagai pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Maka dari itu tekad memberikan pelayanan yang maksimal dan prima menjadi prioritas kami dewasa ini. dp