PPKRI Soroti Dunia Pendidikan di Kaltim

2011-02-02  06:23:37

BALIKPAPAN, Belum terbayarnya sejumlah proyek pembangunan sarana pendidikan sekolah di kabupaten Bulungan, yang membuat pelaksana kontraktor berniat akan menyegel ruangan kelas, sangat disayangkan banyak pihak. Perlu ada solusi segera dari pemerintah setempat agar proses belajar siswa tidak terganggu.
Keinginan agar pemkab Bulungan segera menuntaskan masalah ini, langsung dilontarkan oleh  Kordinator PPKRI Wilayah IV Kalimantan, H. Andi Agoes Y SH. Diungkapkannya, kontraktor hendaknya menahan diri untuk tidak menggangu proses belajar siswa jika memang belum terbayar proyek yang telah dituntaskannya. Jangan sampai murid-murid menjadi korban terhadap permasalahan yang bukan kesalahan mereka.
“Kasihan murid jika sampai disegel bangunan sekolah tersebut, proses belajar akan terganggu. Pemkab Bulungan harus segera turun tangan menuntaskannya,”ujar Andi.
Andi sangat memahami posisi kontraktor dengan keterlambatan pembayaran hasil kerja mereka,berdampak pada banyak beban yang harus ditanggung oleh pengusaha, sehingga akan membebani perusahaan. Namun jika memang masih ada beberapa hal yang harus di lakukan pengecekkan oleh instansi terkait, berikan waktu agar proses pemeriksaan dapat dilakukan.
“Jika memang harus diadakan proses pemeriksaan dari proyek tersebut silakan dilakukan. Namun jika memang tidak ada masalah mohon kewajiban pembayaran pada kontraktor jangan ditunda-tunda,” harap Andi.
Untuk diketahui Dinas Pendidikan Nasional (Disdiknas) Bulungan memiliki  paket proyek yang dianggap bermasalah berjumlah 75 jenis, dengan total anggaran senilai Rp 53 miliar, dengan waktu di kelola selama dua tahun anggaran.Menjelang triwulan IV Tahun Anggaran 2009, proses lelang belum juga dilaksanakan yang akibatnya enam paket proyek, terancam tidak bisa dijalankan, padahal proyek itu sudah dianggarkan pada tahun anggaran 2010.
Selain itu,sebagai tokoh masyarakat Kaltim, Andi juga meminta pada pemerintah provinsi, agar peningkatan jumlah mutu infrastruktur pendidikan di daerah-daerah terpencil Kaltim untuk diutamakan. Jangan hanya kota dan kebupaten terdekat ibu kota provinsi yang dijangkau.
“Kalau Gubernur mau mensejajarkan kualitas SDM masyarakatnya, daerah-daerah terpencil perlu diutamkan peningkatan sarana pendidikan dan tenaga pengajarnya. Jangan hanya daerah terdekat dan telah maju saja diperhatikan,”ujarnya. 
Program belajar 12 tahun yang menjadi keinginan gubernur Awang Faroek,  hendaknya perlu di kawal. Jangan sampai ada anak usia sekolah yang tidak dapat menikmati pendidikan. Namun ironisnya, hingga kini masih saja terdengar beban pendidikan masih mahal, dengan pembelian buku-buku dan sumbangan lainnya.
“Program  wajib belajar 12 tahun harus dikawal, semua masyarakat Kaltim harus bersekolah,” tegas.nang