Tuntut Pemekaran Ratusan Warga Pesisir Demo ke Kantor Bupati

Desak Bupati Keluarkan Rekomendasi Pemekaran Pesisir

2011-02-07  03:07:02

TENGGARONG-Ratusan warga dari wilayah pesisir yang meliputi Kecamatan Loa Janan, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Anggana dan Samboja, Rabu (9/2) pagi kemarin ngluruk ke kantor Bupati melakukan unjuk rasa menuntut pemekaran Kabupaten Kutai Pesisir, dan mendesak Bupati Kutai Kartanegara segera mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan pemekaraan Kutai Pesisir.
Unjuk rasa yang dikoordinatori oleh tokoh masyarakat Andi Aziz tersebut berlangsung damai. Dalam orasinya, masyarakat pesisir menuntut agar Bupati Kukar segera menindaklanjuti surat rekomendasi DPRD Kukar periode 2004-2009, tentang kesepakatan adanya pemekaran kabupaten, kemudian meminta Bupati Kukar untuk segera melayangkan surat rekomendasi otonomi daerah pembentukan Kabupaten Kutai Pesisir dan pemkeran kabupaten kutaiu peisisr dari Kutai Kartanegara adalah harga mati.
Sedianya warga berharap Bupat Rita Widyasari dapat menemui para pengunjuk rasa. Namun dikarenakan sedang tugas keluar daerah, warga hanya ditemui oleh Asisten I dan II Setkab Kukar.
Perwakilan warga pesisirpun diajak untuk melakukan pertemuan dengan Asisten I Syamsi Juhri dan Asisten II Edi Damansyah, diruang rapat Wakil Bupati Kukar, Nampak hadir Kepala Bappeda dan sejumlah kepala dinas lainnya.
Dalam pertemuan itu warga mengaku kecewa lantaran Bupati tidak ada ditempat untuk menemua warga Pesisir Kukar.”Kita berharap supaya Bupati Kukar bisa menemui kami. Sebab tuntutan pemekaran ini hanya tinggal menunggu surat rekomendasi persetujuan dari Bupati, sementara persyaratan lainnya seperti rekomendasi dari DPRD sudah ada,” kata Andi Aziz perwakilan warga pesisir pada pertemuan tersebut.
Menurut Andi Aziz, tuntutan pemekaran Kabupaten Pesisir ini sudah sejak lama dan menjadi idaman masyarakat Kutai Pesisir, mengingat selama ini porsi anggaran untuk wilayah pesisir seperti dianaktirikan.”Oleh karena itu biarkan kami berdiri sendiri sebagai kabupaten sendiri,” tandas Andi Aziz.
Jika ada pernyataan dari pemerintah adanya pemerataan pembangunan, menurut Andi Azizi itu tidak sesuai realita dilapangan, sebab sebagai daerah pengasil porsi anggaran sangatlah rendah disbanding wilayah lain.”Contohnya saja pada 2011 ini Muara Jawa hanya dapat bagian anggaran Rp,4,5 miliar, sedangkan aspirasi pembangunan jalan banyak dan banyak yang tak terakomodir. Oleh karena itu, pemekaran menjadi harga mati buat warga pesisir Kukar yang berada di lima kecamatan,” tandasnya.
Andi Aziz dalam kesempatan itu juga meminta kepada Asisten I dan II untuk segera menyampaikan keinginan warga pesisir dipertemukan dengan Bupati Kutai Kartanegara, dan dedlain waktu selama satu minggu. Jika dalam waktu itu tidak ada tanggapan, warga pesisir berencana akan melakukan penyegelan terhadap kantor camat di lima kecamatan.
Sementara itu Asisten I dan II setkab Kukar berjanji akan segera menyampaikan keinginan warga pesisir kepada Bupati Rita Widyasari.”Saya akan sampaikan segera kepada Ibu Bupati, tentang tuntutan warga pesisir untuk bertemu dengan Bupati Kukar,” kata Syamsi Juhri.
Edi Damansyah selaku Asisten II Setkab Kukar juga menambahkan, bahwa kalau tuntutan warga pesisi dalam hal pemekaran kabupaten sah-sah saja untuk dilakukan, namun yang harus menjadi perhatian adalah kelengkapan adminitrasi serta alur dari dokumen untuk mendukung rencana pemekaran tersebut tentunya harus dilengkapi.”Ibu Bupati tentu saja memiliki pertimbangan-pertimbangan matang dan bukan lepas tangan begitu saja dengan apa yang menjadi keinginan warga pesisir. Dan Insya Allah beliau akan menemu warga pesisir nantinya,” tegas Edi Damansyah.awi