Pemprov Dinilai Sering Tertutup

Polemik Proyek Pembangunan Jalan Tol

2011-02-07  03:23:32

SAMARINDA, Anggota DPR RI asal Kaltim, H Nanang Sulaiman mengaku siap membantu Pemprov Kaltim untuk memperjuangkan jalan tol di pemerintah pusat, khususnya soal alokasi anggaran di APBN. Untuk itu diminta agar Pemprov Kaltim duduk bersama dengan anggota DPD-DPR RI asal Kaltim membahas secara detail terkait pembangunan jalan tol yang menghubungkan Samarinda-Balikpapan sepanjang 99,02 kilometer itu.
Kendati siap memfasilitasi dalam memperjuangkan jalan Tol itu, namun Pemprov diminta juga terbuka dan transparansi terkait dengan pembangunan mega proyek yang akan memakan biaya Rp6,2 triliun itu. Pasalnya diakui Nanang, selama ini Pemprov terkesan ingin jalan sendiri, bahkan perwakilan Kaltim yang berada di senayan (DPD-DPR RI, red) tak pernah diajak berdiskusi dan tak diberi data atau proposal rencana pembangunan jalan tol.
“Kami (anggota DPD-DPR RI) memang pernah diajak untuk mendengarkan paparan Gubernur Kaltim soal Jalan Tol, tapi tidak diajak diskusi lebih lanjut. Hanya mendengarkan paparan saja. Dan kami juga enggak dikasih data atau semacam proposal pembangunan tol itu," kata Nanang Sulaiman, Rabu (9/2) melalui telepon genggamnya.
Padahal katanya, jika ada berkas tertulis, para wakil rakyat di senayan bisa merumuskan dan membagi tugas apa langkah yang tepat agar proyek tol terwujud. Pemprov, tambah dia, juga harus menyadari dalam pengajuannya harus dilakukan secara elegan. Jangan sampai muncul anggapan, bahwa Kaltim menuntut hak, karena telah memberi sumbangsih yang sangat banyak lewat sumber daya alam.
"Sebelum semuanya terlambat dan proyek tol itu tak terwujud, lebih baik kita duduk bersama. Berjuang bersama dan jangan merasa salah satu dominan dibanding lainnya," tegasnya.
Menurutnya, Pemprov Kaltim seringkali meminta agar para wakil rakyat Kaltim di pusat memperjuangkan kepentingan daerah. Namun, hanya permintaan lisan. Bukan tertulis dan berdiskusi cara menembus kebijakan atau birokrasi pemerintah pusat yang seringkali dituding tak mendukung pembangunan Kaltim.
Hal senada juga diungkapkan koleganya asal PDIP di DPR RI dari Kaltim, Emir Moeis. Diakui Emir, para wakil rakyat Kaltim di pusat berulangkali diminta untuk memperjuangkan pendanaan jalan tol. Namun seperti yang dikeluhkan Nanang, Emir tak bisa kerja maksimal dikarena tidak memiliki data detail dan tertulis. "Saya dukung, tapi kita nggak punya data. Lah terus apa yang mau diperjuangkan melalui retorika di parlemen. Kan repot," katanya.
Emir juga membenarkan sudah mendapat laporan dari DPRD bahwa izin penggunaan hutan lindung Bukit Suharto untuk jalur tol, belum keluar dari Kementerian Kehutanan. "Infonya begitu, tapi lengkapnya saya nggak tahu," ujarnya.
Jika belum keluar, lanjut dia, dikhawatirkan akan terjadi perubahan perencanaan pembangunan yang berujung pada membengkaknya pendanaan. Pasalnya, jika Kementerian Kehutanan menolak mengeluarkan izin, berarti jalur tol harus berbelok atau bahkan memutar yang tentunya akan berpengaruh pada alokasi anggaran. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan tol sebab pemerintah pusat memastikan tak mengalokasikannya di APBN 2011. fer