Kukar Minta Kebijakan Pusat Soal Pembangun Infrastruktur

2011-06-25  00:38:13

TENGGARONG, Kabupaten Kutai Kartanegara minta kebijakan pemerintah pusat dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya kebijakan soal pembagian dana bagi hasil daerah penghasil. Hal itu mengingat Kukar yang sangat membutuhkan biaya besar untuk pembangunan infrastruktur jalan, mengingat wilayahnya yang luas dengan kondisi wilayah yang banyak terpecah oleh sungai sehingga banyak kecamatan dan desa yang masih terisolir.
Guna mewujudkan pembangunan Kukar di segala bidang, terutama pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses penghubung di 18 kecamatan yang ada di Kukar, Bupati Kukar Rita Widyasari bersama Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Kukar, Senin (7/2) lalu hadir di ruang rapat Bina Graha Lantai II Kompleks Sekretariat Negara, Jakarta Pusat untuk menyampaikan presentasi pembangunan di Kukar.
Dalam rapat yang dipimpin Staf Khusus Presiden RI Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, Velix Vernando Wanggai dan sejumlah Staf Kementrian terkait, bupati mepmresentasikan tentang kebijakan strategis percepatan pembangunan Kukar melalui optimalisasi pembiayaan dari APBN, APBD provinsi/kabupaten dan sumber pembiayaan lainnya. 
Bupati memaparkan, Kukar seperti diketahui sebelumnya adalah Kabupaten Kutai dan memasuki era otonom pada 2001-2002 berganti nama menjadi Kutai Kartanegara dan dipecah menjadi empatwilayah, diantaranya Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Kota Bontang dan Kukar itu sendiri.
Dari empat pembagian wilayah tersebut, Kukar masih sangat luas yakni mencapai kurang lebih 27.000 Km/M2 dan bila dibandingkan dengan daerah lain, seperti Jakarta bisa 39 kali lipat, Semarang bisa 92 kali lipat, dan Bali 5 kali lipat luasnya.
"Dengan luas wilayah yang dimiliki Kukar, kami ingin mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat," kata Rita dihadapan Staf Khusus Presiden.
Dalam hal ini bupati menjelaskan bahwa yang diminta perhatian terutama mengenai pembangunan dan perbaikan infrastruktur. "Saya berbicara infrastruktur karena bapak Velix belum melihat langsung kondisi jalan-jalan yang ada di kecamatan-kecamatan Kukar. Mungkin, untuk Kota Tenggarong bapak Velix sudah pernah melihatnya," ujar bupati.
Bupati mengakui, untuk jalan khusus di Tenggarong memang bisa dikatakan cukup bagus, namun jalan-jalan yang menuju ke kecamatan terdekat saja, seperti Kota Bangun, Sebulu, dan Tenggarong Seberang masih banyak yang rusak dan ini perlu perhatian khusus.
Bupati berharap permasalahan pembangunan infrastruktur di Kukar dapat dipahami dan ditanggapiStaf Khusus Presiden dan Staf Kementrian dan Lembaga terkait yang hadir seperti Pengembangan Daerah Tertinggal (PDT), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dirjen Perhubungan, Dirut Pembiayaan Kementrian Keuangan, Dirut Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementrian Kesehatan, serta Kementrian Pendidikan Nasional sebagai perwakilan dari pemerintah pusat.
Dijelaskan, Kukar adalah penyumbang anggaran terbesar yakni kurang lebih Rp 150 triliun untuk Kaltim dan yang kembali ke Kukar tahun ini hanya Rp 2,3 triliun. Menurut bupati itu sangat tidak seimbang dengan apa yang diberikan Kukar kepada pemerintah. "Sementara kondisi jalan-jalan di wilayah kami masih sangat jauh dari harapan. Kami ingin sekali ada tim dari pusat untuk menghitung kembali dana perimbangan. Berapa sebenarnya dana yang harus kami terima," pungkas bupati. yd