PPKRI Keluarkan 5 Pernyataan Sikap

2011-02-15  22:43:10

BALIKPAPAN, Dukungan Persatuan Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI),akan kondusifitas dan pembangunan Kalimantan Timur terus ditegaskan. PPKRI merespon positif 7 pernyataan sikap Dewan Adat Dayak Kaltim (DADKT), yang dinyatakan oleh Ketua Umumnya mantan Gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh, terkait permasalahan Kaltim dan politisasi terhadap Gubernur Kaltim saat ini.
Apa yang disampaikan DADKT, melalui mantan gubernur Kaltim Yurnalis Ngayoh, diungkapkan Kordinator PPKRI Wilayah IV Kalimantan, H. Andi Agoes Y SH, perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah daerah dan pusat. Tergangunya kondusifitas Kaltim, dipastikan akan menggangu pembangunan masyarakat dan pembangunan Kaltim kedepan.
“Kita sangat mendukung apa yang dungkapkan Ketua Umum Dewan Adat Dayak Kaltim, Yurnalis Ngayoh yang memahami masalah Kaltim. Dengan status Gubernur saat ini, beliau akan sangat terganggu kinerjanya, program-programnya tidak jalan dan dampaknya pada masyarakat Kaltim,”ujar Andi Agoes. 
Sebagai putra Kaltim, melalui lembaga PPKRI Andi mengeluarkan pernyataan sikapnya sebagai bentuk kepedulian pada pembangunan Kaltim dan situasi pemerintahan saat ini. Pertama mendukung Program Kaltim dibawah kepemimpinan Awang Faroek Ishak, selaku Gubernur Kaltim hingga masa bakti berakhir. Kedua jangan dipaksakan dan dipolitisir status hukum Gubernur Kaltim saat ini karena akan mengganggu roda pemerintahan dan pembangunan yang berdampak negative pada kepentinga masyarakat Kaltim secara luas. Ketiga seluruh komponen Masyarakat Kaltim untuk tetap menjaga kondusifitas daerah dan jangan termakan dengan isu-isu atau gerakan yang mengganggu kondusifitas daerah. Keempat, Pemerintah Pusat dan Provinsi memberikan prioritas terhadap pembangunan daerah perbatasan dan terpencil di Kaltim. Kelima elit poltik baik Pusat dan daerah untuk bersama-sama memberi teladan bagi masyarakat Kaltim.
“Pernyataan ini Insya Allah akan kami sampaikan pada pihak-pihak terkait, semoga aspirasi yang telah digodok PPKRI mendapat respon positif,” papar Andi.
 Awang adalah gubernur asli putera daerah Kaltim, yang terpilih secara demokratis dan konstitusi, jadi masyarakat Kaltim harus mendukung apa yang telah menjadi pilihannya. Jangan sampai ada pihak-pihak tak bertanggung jawab mencari-cari kesalahan guna kepentingan politik dan kelompoknya.
“Sebagai pemimpin asli Kaltim yang telah kita pilih secara langsung, hendaknya kita harus mendukung beliau. Jangan dipolitisasi apalagi dipaksakan status hukum Gubernur Kaltim (Awang Faroek), ini sama dengan kezhaliman pada pemimpin kita,” terang Andi.
Dengan status saat ini, Gubernur akan sulit menjalankan program yang telah diagendakannya. Langkah dan kinerjanya akan terganggu,lantaran geraknya untuk memajukan Kaltim tersendat dengan terbatas dan keaktifannya menjalankan roda pemerintah.
“Bagaimana beliau (gubernur) bisa mencari investor, melobi pemerintah pusat, melakukan kunjungan kerja keluar daerah atau luar negeeri guna mempromosikan Kaltim jika status hukumnya mengganjal aktivitasnya sebagai Gubernur,” lanjutnya. 
Sebagai kekuatan masyarakat, inisiator  PPKRI di Kalimantan ini,mengajak seluruh komonen masyarakat Kaltim untuk melihat masalah ini secara arif. Memberi dukungan moral pada Gubernur Awang Faroek dan tidak terprovokasi atas ajakan yang negative.Bagi penegak hukum untuk segera memberi  kejelasan propses hukum dan tidak menambah problematika masyarakat Kaltim.nang