Pelaksanaan Otda di Kukar di Evaluasi Tim Otonomi Award

2011-02-16  00:55:59

TENGGARONG, Pelaksanaan Otda (Otonomi Daerah) di Kabupaten Kutai Kartanegara dievaluasi dan dimonitoring oleh Tim Peneliti dari Otonomi Award bentukan The Jawapos Institute of Pro-Otonomi (JPIP).
Senin (14/2) lalu, tim yang dipimpin Thomas R Hutauruk menemui Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari di ruang kerjanya Kantor Bupati Tenggarong.
Pada kesempatan itu, Direktur JPIP wilayah Kaltim diwakili Thomas R Hutauruk mengatakan, pelaksanaan Otda dalam perjalanannya sering menimbulkan kesan yang kurang pas bahkan cenderung negatif bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Padahal, Otda sejatinya merupakan usaha terobosan untuk menyikapi gerakan reformasi nasional menggantikan rezim Orde Baru yang totaliter dan serba sentralistik. Bukan itu saja, penerapan Otda tujuannya adalah mendorong lebih kuat lagi bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan daerah.
Yang lebih penting lagi, ungkap Thomas, Otda adalah wahana  memacu persangaingan pembangunan dan capaian kesejahteraan antar daerah. 
Oleh sebab itu, JPIP mencoba merubah paradigma Otda dari yang negatif menjadi sesuatu yang positif bagi daerah. Dengan melakukan  evaluasi dan monitoring  pelaksanaan Otda di setiap kabupaten/kota di Kaltim melalui parameter yang diolah  tim peneliti ahli di bidangnya dari JPIP.
JPIP sendiri adalah sebuah  lembaga yang  amat peduli  terhadap implementasi Otda di Indonesia. Bagi daerah yang memenuhi parameter penelitian, maka akan diberikan award.
Thimas menjelaskan, kabupaten/kota yang nantinya meraih Otonomi Award tentunya harus memenuhi  kriteria tertentu, yaitu lolos  dari parameter utama dan parameter khusus.
Untuk parameter utama yang akan diteliti adalah tentang Pembangunan Ekonomi, Pelayanan Publik dan Performa Politik Lokal.
Sedang Parameter Khusus difokuskan pada Kinerja Para Wakil Rakyat di Dewan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Misalnya untuk parameter pembangunan ekonomi terdapat 3 indikator yang akan diteliti, yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokal. Di tiap  indikator dijabarkan lagi dalam beberapa isu strategis yang sifatnya objektif dan komprehensif.
Sementara Bupati Rita Widyasari menyatakan mendukung kerja Tim Peneliti untuk melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Otda di wilayahnya.
Menurut bupati, hasil penilaian JPIP dapat dijadikan masukan yang penting bagi daerah dalam eksistensinya menuju cita-cita daerah yang rakyatnya hidup sejahtera.
Bupati didampingi Wabup HM Ghufron Yusuf memaparkan, menghadapi masa depan khususnya di  kurun waktu 2011-2015, Pemkab Kukar telah menggariskan suatu konsep pemerintahan yang pro rakyat. Konsep-konsep itu tertuang dalam sejumlah program yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Seperti program Desa Mandiri Pangan, Pusat Pembibitan Sapi dan Ayam Kampung, Penggratisan  Akte Nikah dan Kelahiran serta puluhan  program lainnya yang sangat dibutuhkan rakyat. Bahkan mencanangkan Zona Bebas Buta Aksara (ZBBA), setelah sukses melaksanakan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA). yd