Mahasiswa Berau Kembali Menggugat

2011-01-20  15:20:51

TANJUNG REDEB,Rabu (16/2), Pemkab Berau kembali didemo mahasiswa Berau melalui wujud lain organisasi mahasiswa Berau yang terbentuk dalam Pembaru Pergerakan Mahasiswa Berau (PPMB).
Kritisi kinerja pemerintah daerah terhadap kebijakan pembangunan yang ada lebih besar terfokus pada kinerja dua Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD), yakni Dinas Pendidikan terhadap transparansi pengelolaan dana BOS dan BOSDA, dan Dinas Kesehatan, pelayanan publik, rumah sakit.
Salah satu tuntutan PPMB meminta Bupati segera mencopot para pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Sejauh ini pandangan PPMB, peningkatan dana BOS untuk meningkatkan kualitas pendidikan belum dapat dirasakan pengaruhnya. Padahal anggaran dana 20 persen dari dana APBD itu dianggap sangat besar. “Justru lebih banyak dikelola secara tidak transparan oleh kepala sekolah,” ungkap Korlap Rahmat Aprianto.
Pelayanan rumah sakit juga dirasakan belum memberikan pelayanan terbaiknya sehingga diminta untuk  reformasi manajemen, sebab sampai sekarang masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit. PPMB Meminta dengan tegas agar seluruh proyek sarana dan prasarana di kedua dinas itu dikembalikan kepada dinas Pekerjaan umum. Hal itu dimaksud agar dinas kesehatan dan pendidikan jangan hanya mengurus proyek terus dan mengabaikan fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
Bupati Berau HMakmur HAPK didampingi Wakil Bupati, Ahmad Rifai saat menemui pendemo mengungkapkan apresiasi terhadap masukan yang diberikan mahasiswa, sebelum kemudian menerima pendemo di ruang rapat Kantor Bupati. “Meski peralatan rumah sakit sudah cukup lengkap, tapi memang pelayanannya kita akui belum dapat maksimal, sebab masih banyak yang kurang seperti yang mengoperasikannya, atau mungkin ada keluhan dari masyarakat,” buka Bupati di hadapan PPMB.
Bupati menyebutkan Pemkab sedang mencari figure ke provinsi yang mampu mengelola manajemen rumah sakit agar lebih baik dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Menyatakan keseriusan Pemkab itu, Makmur berjanji akan membayar gaji setahun dengan gaji pribadi Bupati ditunjang dengan anggaran lainnya. “Kalau dari kalangan mahasiswa ini ada yang sanggup atau tahu siapa figure itu, silahkan diajukan,” tantang Bupati.
Menanggapi kritikan terhadap pendidikan, diluruskan tidak hanya 20 persen, disebutkan secara keseluruhan untuk pendidikan di Berau mencapai 24 persen dari APBD. Kelemahan pada pengelolaan anggaran dana BOSDA yang dikucurkan langsung dari APBD II, memang diakui bermula pada SDM kepala sekolah yang belum merata. “Mengelolanya sanggup, namun seketika diminta membuat SPJ itu yang mereka banyak belum bisa, padahal itu salah satu yang terpenting dari pengelolaan dana pendidikan yang diberikan, untuk evaluasi sudah kita lakukan ada inspektorat yang menangani pengelolaannya, jika baik kita akan tingkatkan, bahkan tahun ini, jika salah-salah langsung BPK yang turun tangan, kita juga tidak bisa membantu apa-apa kecuali tanggung jawab yang bersangkutan,” jelas Makmur lagi.
Berkaitan dengan perubahan struktur organisasi mahasiswa, Bupati juga meminta legelitas PPMB. Dimana disebutkan sebelumnya organisasi mahasiswa sebelumnya terlihat vakum. Aspek legalitas, ujar Bupati sangat penting dalam sebuah kepengurusan organisasi terlebih dalam melaksanakan segala bentuk kegiatan. “Termasuk saat meminta bantuan dana maka legalitas akan dipertanyakan sebab birokrasi saat ini sudah berubah, dulu asal ada disposisi Bupati dana bisa langsung cair tapi sekarang ada aturannya,” tandas Bupati yang juga  Mantan KPMKB dua periode ini. as