Pemekaran Pesisir Dimungkinkan Beberapa Tahun ke Depan

2011-01-20  15:46:49

TENGGARONG, Keinginan masyarakat wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara memisahkan diri, untuk sementara belum dapat terpenuhi dan mungkin angan-angan pesisir untuk menjadi kabupaten itu akan terwujud pada beberapa tahun ke depan.
Bupati Kutai Kutai Kartanegara, Rita Widyasari pada dasarnya menyambut positif aspirasi sebagian masyarakat wilayah pesisir Kutai Kartanegara yang minta untuk dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Tapi, bupati tidak setuju jika pemekaran itu dilakukan sekarang maupun dalam waktu dekat.
Pasalnya menurut bupati, selain butuh proses panjang untuk pengkajian kembali pemekaran wilayah pesisir, banyak pertimbangan yang harus dilakukan. Tentunya berkaitan dengan kelangsungan pembangunan yang dicanangkan melalui program Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera).
Jadi intinya, bupati belum akan memberikan rekomendasi untuk pemekaran wilayah pesisir selama pembangunan seluruh kecamatan di Kukar belum merata, baik pembangunan infrastruktur jalan maupun pembangunan ekonomi masyarakat sesuai visi misi program Gerbang Raja.
Untuk mencapai visi misi Gerbang Raja tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar dan dananya hanya diharapkan dari dana bagi hasil sumber daya alam, dimana hasil tersebut terbesar berasal dari potensi sumber daya alam pertambangan Migas yang berada di wilayah pesisir.
Jika dilakukan pemekaran sekarang, menurut bupati, maka pembangunan kecamatan wilayah hulu Kukar  yang sangat membutuhkan bantuan itu akan terkendala dan visi misi Gerbang Raja secara keseluruhan akan terhambat.
Untuk pembangunan wilayah pesisir sendiri yang menurut pendapat sebagian masyarakat pesisir yang menginginkan pemekaran itu merasa tidak diperhatikan, pihak pemkab menepis anggapan tersebut, karena sesuai dengan visi misi Gerbang Raja, pembangunan dilakukan secara adil dan merata.
Dikatakan, wilayah Kukar itu merupakan wilayah yang luas dengan 18 kecamatan yang kesemuanya butuh perhatian pembangunan, sehingga pemkab tidak bisa hanya fokus pada salah satu wilayah saja dan kalau toh ada sektor pembangunan yang belum terpenuhi, semua itu dalam tahap proses, bukan saja untuk wilayah pesisir, tapi untuk semua wilayah kecamatan di Kukar.
Sekkab Kukar Haryanto Bachroel yang juga perwakilan Kementerian Kesultanan Kutai yang hadir dalam pertamuan kemarin juga angkat bicara atas nama Kesultanan Kutai. Dia menegaskan agar permasalahan pemekaran wilayah pesisir harus melibatkan Kesultanan dalam pembahasannya, mengingat wilayah pesisir yang merupakan satu kesatuan dari budaya Kutai yang sulit terpisahkan, terutama wilayah Kutai Lama.
Semua itu diungkapkan dalam pertemuan antara perwakilan masyarakat pesisir dengan Pemkab Kukar yang dipimpin Bupati Rita Widyasari serta seluruh jajaran Muspida di ruang Eksekutif Kantor Bupati, Rabu (16/2).
Pertemuan membahas aspirasi pemekaran wilayah pesisir kemarin alot dan sempat tegang karena perwakilan masyarakat pesisir tetap ngotot dengan argumentasi yang menurut mereka pemekaran dimaksud merupakan keharusan.
Dipertemuan itu bupati diminta ketegasan setuju atau tidak pesisir dimekarkan, namun bupati menyerahkan kepada perwakilan masyarakat pesisir yang hadir dalam pertamuan itu mengartikan sendiri apa yang disampaikan bupati.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan masyarakat pesisir didampingi anggota DPRD Kukar perwakilan wilayah pesisir, diantaranya Mahdalena. Mahdalena yang merasa berkewajiban menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat pesisir dalam pertemuan tertutup bagi umum itu cukup keras mengutarakan pendapat. Dia bersikeras bahwa aspirasi masyarakat pesisir yang sudah bertahun-tahun menginginkan pemekaran tersebut harausnya disetujui.
Mahdalena yang ditemui wartawan usai pertemuan kemarin tampak sangat kecewa dengan hasil rapat yang tidak memuaskan mereka dari pesisir. Dia mengaku tidak puas dan tidak setuju dengan alasan bupati yang tidak menyetujui pemekaran pesisir. Mahdalena berpendapat aspirasi masyarakat pesisir itu harusnya dipenuhi dan dia menyilahkan masyarakat pesisir terus memperjuangkan aspirasinya, namun disarankan tetap sesuai dengan aturan dan tidak anarkis. yd