2011 Anggaran Pembangunan Wilayah Pesisir Rp 300 M Lebih

2011-02-21  01:42:17

TENGGARONG, Bergulirnya rencana pemekaran kabupaten di Kukar dengan sebutan Kabupaten Kutai Pesisir, dengan alasan tak meratanya alokasi anggaran pembangunan, nampaknya tidaklah demikian, mengingat pada tahun 2011 ini ternyata alokasi anggaran untuk wilayah pesisir mencapai Rp300 miliar lebih.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) H Ridha Darmawan menjelaskan, bahwa anggaran yang teralokasikan dalam APBD 2011 untuk wilayah pesisir Kukar mencapai Rp 300 miliar lebih. Meski demikian, diakuinya tidak semua kecamatan diwilayah pesisir mendapatkan nilai yang sama.
"Mungkin yang nilainya kecil itu menjadi timbul persoalan, sehingga mereka menuntut adanya pemekaran. Padahal Pemkab Kukar telah merencanakan pembangunan secara berkelanjutan, mungkin tahun ini dianggarkan sedikit, namun tahun berikutnya pasti nilainya akan lebih besar,” tandas Ridha Darmawan.
Ridha mengatakan, kalau dana yang teralokasikan Rp300 miliar lebih untuk wilayah pesisir tersebut baru dari satu dinas saja, yakni Dinas Pekerjaan Umum (DPU), belum dinas lain yang mungkin juga mengalokasikan dana untuk kegiatan diwilayah pesisir yang meliputi, Samboja, Anggana, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Marangkayu dan Muara Badak.
Berdasarkan perencanaan pembangunan yang  teranggarkan diwilayah pesisir melalui anggaran di Dinas PU pada 2011 ini, untuk Kecamatan Anggana teranggarkan Rp 9,5 miliar, Kecamatan Sanga-Sanga Rp 6,4 miliar, kemudian Kecamatan Samboja teralokasikan Rp.70 miliar, Kecamatan Marangkayu sebesar Rp 29,8 miliar, Muara Jawa sebesar Rp 12,4 miliar dan Muara Badak sebesar Rp 152 miliar.
"Selain anggaran itu ada anggaran untuk pelabuhan di Samboja yang berasal dari APBD Kukar senilai Rp 45 miliar, kemudian dari Bantuan provinsi sebesar Rp 49 miliar dan dari APBN senilai Rp 24 miliar,” terang Ridha Darmawan.
Dikatakan Ridha, bahwa pelaksanaan pembangunan Kukar terkemas dalam sebuah cakupan perwilayah sehingga tidak bisa dikatakan setiap kecamatan. Anggaran yang sudah teralokasikan pun merupakan usulan dari masyarakat yang memang sudah dibahas melalui Musrebndes, kecamatan sampai ke kabupaten.
"Hanya saja kita tentu melihat skala prioritas usulan tersebut. Mungkin ada pada tahun ini ada kecamatan yang teranggarkan dana pembangunan kecil, namun tahun depan tentu akan lebih besar lagi," Papar Ridha.
Selain anggaran yang teralokasikan tersebut, lanjut Ridha, Pemkab Kukar juga mengemas program pembangunan tingkat kecamatan dan kelurahan, dimana pada tahun 2011 ini kecamatan mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp1 miliar sebagai program pembangunan wilayah kecamatan dan anggaran untuk kelurahan sebesar Rp500 juta.
Anggaran tersebut digunakan untuk menhandle usulan-usulan masyarakat atau program kecamatan dan kelurahan yang memang tak terkaver dalam APBD Kukar,” ujar Ridha.awi