Sekolah Penerima Dana BOS Harus Diperiksa

2011-01-24  01:36:20

PENAJAM, Ribut-ribut soal dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergulir hingga ke lembaga perwakilan rakyat, salah satu anggota DPRD PPU, Anwar Sanusi, minta agar Inspektorat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh secara langsung ke sekolah-sekolah penerima dana BOS tersebut.
Diakuinya, sudah dilaksanakan pemeriksaan penggunaan dana BOS, tetapi belum menyeluruh apalagi ada ratusan sekolah tingkat dasar di daerah ini, ternyata yang diperiksa Inspektorat hanya 24 sekolah saja untuk itu kami minta agar inspektorat daerah bisa melakukan pemeriksaan penggunaan dana BOS sekolah-sekolah lainnya sehingga tidak muncul praduga penggunaan dana BOS diluar ketentuan seperti yang berkembang saat ini.
Legislator dari daerah pemilihan Babulu itu mengatakan, pemeriksaan seharusnya bukan hanya terhadap sekolah saja, tetapi juga harus melakukan pemeriksaan sampai pada tataran rencana kerja anggaran (RKA) pengeluaran dana yang dilakukan para pengelola dana tersebut dan juga jangan hanya beberapa sekolah saja tapi upayakan semua sekolah dilakukan pemeriksaan sebab penggunaan dana itu bisa berbneda antara satu sekolah dengan lainnya.
Seperti diketahui dalam beberapa hari belakangan ini bermunculan informasi terkait penggunaan dana BOS disekolah-sekola apalagi dana BOS itu tidak hanya dari pos APBD PPU, tapi ada dari APBD Provinsi dan adapula dari APBN sehingga jumlahnya akan menjadi besar dan yang pasti sekolah yang memiliki siswa paling banyak akan mendapatkan dana itu dalam jumlah besar pula. Bantuan dana BOS dari kabupaten atau APBD Kabupaten PPU unhtuk tingkat TK bagi sekolah swasta menerima bantuan Rp 15.000 per siswa/bulan, sedang sekolah negeri Rp 30.000, tingkat SD yang berstatus negeri Rp 28.000 per siswa/bulan, dan swasta Rp 23.000, sedangkan tingkat SMP yang berstatus sekolah negeri Rp 45.000 per siswa/bulan, swasta Rp 45.500, tingkat SMA negeri diberikan bantuan Rp 100.000 per siswa/bulan, dan swasta Rp 75.000, dan tingkat SMK diberikan untuk siswa negeri Rp 150.000 per siswa/bulan dan siswsa sekolah swasta Rp 100.000 per siswa/bulan Masih menurut Anwar Sanusi, upaya pemeriksaan itu wajib dilakukan oleh instansi pemerintah alasannya, dana BOS notabene-nya adalah uang rakyat kalau sampai ada rebut-ribut soal dana BOS, harus secepatnya di klirkan sehingga tidak menimbulkan dugaan yang salah apalagi muncul isu kalau sekolah di PPU masih menjual buku kepada siswa, ini sangat rawan sebab pemerintah sudah menerapkan pendidikan gratis.
Dikatakannya, ribut-ribut soal ada sekolah masih menjual buku kepada para pelajar melalui koperasi sekolah, ini tetap menyimpang dan harus ditindak secara hokum kendati penjualannya melalui koperasi sekolah, apalagi ada dugaan kalau koperasi dijadikan tameng penjualan buku sehingga siswa sulit menolak.
Ia menegaskan, pihaknya akan minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk turun ke Penajam Paser Utara melakukan pemeriksaan, agar kualitas pendidikan dan proses belajar- mengajar semakin baik ke depan dan yang paling kita inginkan sekolah didaerah itu tidak terkontaminasi isu mencari keuntungan dari penjualan buku kendati melalui koperasi sekolah.
Anggota DPRD yang kerap bicara kritis  itu mengatakan, pemeriksaan yang harus dilakukan Inspektorat harus optimal dari mekanisme prosedur sampai distribusi pengadaan barang yang memakai anggaran BOS.
"Lembaga ini harus bisa menuntaskan persoalan yang menjadi perhatian publik," tuturnya.
Auditor Inspektorat Daerah Penajam Paser Utara Supriyadi sebelumnya mengatakan, Inspektorat Daerah menemukan penyimpangan terhadap penggunaan dana tersebut, dia mengatakan telah melakukan pemeriksaan terhadap 24 SD, itupun disebutnya hanya sebagai contoh saja dan tim Inspektorat Daerah hanya bertugas memeriksa SD, sementara SMP dan SMA diperiksa oleh tim lain, berkaitan dengan pemeriksaan sekolah dalam jumlah terbatas itu, Supriyadi mengatakan pihaknya terhambat oleh keterbatasan tenaga pemeriksa di lapangan. max