Kader PDIP Kaltim Ancam Serbu KPK

2011-01-24  02:19:46

SAMARINDA, Ratusan massa kader PDIP se-Kaltim mengancam akan berangkat ke Jakarta untuk menyerbu Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jl Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan.
Mereka mengecam aksi KPK yang dinilai menjadi alat pemerintah untuk mengintimidasi ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri atas satu masalah tak diketahui Megawati.
Ratusan Kader DPD PDIP Kukar dan Kota Samarinda, Senin (21/2) pagi berkumpul di simpang empat Mall Lembusuwana. Setelah melakukan orasi sekitar 1 jam, kemudian massa bergerak ke kantor Gubernur Kaltim untuk memberikan surat pernyataan sikap kecaman terhadap pemerintah SBY-Budiono.
"Gubernur Kaltim adalah perwakilan pemerintah pusat didaerah, dari itu kami akan menyerahkan penryataan sikap kepada Pemerintah melalui gubernur Kaltim," kata Siswadi.
Siswadi mengkritik pola pemerintahan SBY, yang ternyata tidak mampu membawa negeri ini kearah yang lebih baik. Situasi negeri ini semakin hari semakin buruk, pemerintah terlihat asik membangun citra positif, sementara berbagai masalah dan konflik-konflik terjadi di daerah.
"Dampaknya akibat konflik-konflik didaerah membuat keterpurukan ekonomi rakyat Indonesia, dimulai dengan naiknya harga sembako bahkan harga lombok membumbung tinggi," kata Siswadi.
Hal ini lanjutnya tidak pernah terjadi pada masa pemerintahan Ibu Mega. Karena PDI Perjuangan selalu berpihak pada wong cilik.
Dia menegaskan pemerintahan SBY Sengaja menarik-narik Ibu Megawati dalam kasus yang selama ini tidak diketahui Megawati. Ini adalah upaya untuk meningkatkan popularitas SBY. Dan SBY berhasil menggerakan KPK untuk mengembalikan citra itu.
"Benar kata Amin Rais bahwa KPK ternyata sarangnya mafia hukum yang sesungguhnya," kata Siswadi.
Melalui Aksi ini lanjutnya, PDIP mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
Meminta pemerintah segera menuntaskan kasus century, Mafia pajak dan hukum dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Yang terpenting lanjutnya KPK-Polri dan Kejaksaan Agung segera bersama-sama untuk segera menyelesaikan berbagai kasus korupsi di Indonesia. M4n