Wagub Kaltim Ajak PDIP Berantas Korupsi

Aksi Pernyataan Sikap atas Pemanggilan Megawati

2011-01-24  02:20:47

SAMARINDA, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Farid Wadjdy mengajak seluruh warga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Timur (Kaltim) untuk memberantas korupsi di Kaltim. Hal itu dinyatakan Wagub Farid Wadjdy usai menerima pernyataan sikap politik PDIP Kaltim yang digelar di depan Kantor Gubernur Kaltim, atas tindakan KPK terkait dipanggilnya Presiden RI ke V Hj Megawati Soekarno Putri yang juga Ketua Umum PDIP sebagai saksi meringankan saudara Max Moein dan Poltak Sitorus dalam kasus suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Goeltom.
“Kita memiliki satu komitmen yang sama untuk bersama-sama memberantas korupsi yang terjadi di Negara kita ini. Oleh karena itu, siapa pun, karena ini komitmen kita, yang terindikasi melanggar melakukan tindak pidana korupsi. Maka tidak ada pilihan lain yang bersangkutan harus memang diadukan ke pengadilan,” ujar Wagub Kaltim Farid Wadjdy ketika ditemui di Kantor Gubernur Kaltim kemarin.
Karena itu, lanjutnya, apa yang disampaikan PDIP Kaltim sesuai amanat masyarakat Kaltim, di mana tindakan hukum harus ditegakkan, maka pernyataan yang disampaikan PDIP Kaltim kepada Pemprov Kaltim akan secepatnya disampaikan kepada pihak-pihak yang berwenang.
“Setelah kami menerima pernyataan ini, maka yakinlah terhadap pernyataan tersebut akan sampai kepada pejabat-pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, ini akan segera kami sampaikan dan teruskan. Harapannya, aksi yang dilakukan PDIP Kaltim dapat dilaksanakan secara tertib, sehingga tidak menggangu arus lalu lintas yang berada di Kota Samarinda ini,” serunya.
Bukan hanya itu, lanjut Farid, berkaitan dengan aspirasi yang dilakukan seluruh warga PDIP Kaltim, maka jajaran Pemprov Kaltim menyatakan siapa pun yang menyampaikan aspirasi masyarakat di Kaltim tentunya siap diterima dengan baik dan disampaikan kepada yang berhak menerimanya.
“Tentunya hal itu harus sesuai dengan demokratis, apapun bentuknya, sebagai pemerintah di daerah tentu wajib menyampaikan aspirasi tersebut kepada pejabat yang berwenang,” timpalnya.
Sementara itu, Sekretaris PDIP Kaltim yang juga merupakan wakil rakyat di DPRD Kaltim, Sudarno SE menyatakan dalam pernyataannya, yakni terjadinya politisasi terhadap PDIP dengan memanggil Ketum PDIP Hj Megawati Soekarno Putri, yang sejatinya adalah ingin mendelegitimasi PDIP Perjuangan dihadapan rakyat, atas ketidakmampuan pemerintah SBY dalam menangani problem bangsa hari ini (Periode Kepemimpinan Presiden SBY, Red) seperti persoalan Hukum, Sosial, Ekonomi dan Politik saat ini.
Kemudian, terjadinya kesan dipaksakan, di mana KPK sendiri telah menyatakan tidak mempermasalahkan Megawati Soekarno Putri untuk datang dan jelas KPK mengatakan tidak ada kaitannya Megawati Soekarno Putri dengan persoalan ini yang disampaikan juru bicara KPK Johan Budi SP yang dilansir dari berita salah satu media online di Indonesia tertanggal 20 Februari 2011.
Selain itu, jika penegakan hukum tidak dilakukan dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya, maka warga PDIP Kaltim akan mengadakan revolusi bersama rakyat. Bukan hanya itu, bahwa pemanggilan Presiden ke V sekaligus Ketum PDIP merupakan pelecehan.
“Kami meminta KPK, Polri, Kejagung RI untuk bersama-sama rakyat secara terbuka dan terang benderang dalam tempo yang sesingkat-singkatnya agar segera menuntaskan kasus hukum skandal Bank Century, masalah Mafia Pajak, Mafia Hukum, dan Tambang, agar kita segera keluar dari problem bangsa ini dan rakyat tidak perlu pencitraan,” pungkasnya. mar