Bupati KTT Harus Akui Komitmen Bersama Pembentukan Kaltara

2011-02-19  12:42:37

TANJUNG SELOR, Pernyataan Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT) Undunsyah yang ingin menunda pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ternyata tidak membuat komponen masyarakat yang ada di wilayah utara merasa resah. Pasalnya, pernyataan yang dilontarkan Undunsyah tidak berpengaruh terhadap proses pembentukan Provinsi Kaltara, apalagi kini proses kelengkapan pembentukan Kaltara telah memasuki tahap akhir di DPR RI.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Abdul Jalil Fatah yang berasal dari Kabupaten Bulungan kepada Poskota Kaltim, Selasa (22/2) lalu yang dihubungi melalui telepon genggamnya mengatakan, statement Bupati KTT tersebut tidak berpengaruh dan tidak perlu di khawatirkan, apalagi pernyataan Undunsyah sebagai Bupati dinilai wajar untuk memikirkan kepentingan masyarakatnya.
“Sebelum ada Bupati KTT yang definitif dan waktu itu masih dijabat oleh Pj Bupati yang mana pada saat itu secara tertulis KTT sudah memberikan dukungannya dan ikut bergabung dengan Kaltara meski KTT mengajukan beberapa syarat,” jelas Abdul jalil Fatah.
Abdul Jalil Fatah menjelaskan, meski pada saat penandatanganan kesepakatan KTT bergabung ada mengajukan syarat diantaranya tidak memberikan dukungan dana untuk pemilihan Gubernur serta pendanaan untuk Kaltara termasuk Sumber Daya Manusianya, namun hal tersebut tidaklah sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan Kaltara.
“Surat dukungan dari KTT atas terbentuknya Kaltara sudah ada di tangan DPR RI yang di sampaikan secara bersamaan dengan dukungan dari kabupaten dan kota lainnya yang ada di wilayah utara Kaltim dan itu merupakan salah satu bagian dari kelengkapan administrasi. Hal yang perlu diingat bahwa pada saat itu KTT pun mengajukan syarat lainnya yakni masalah dana dan permintaan tersebut telah di setujui oleh kabupaten dan kota yang bergabung dalam Kaltara” jelas Abdul Jalil Fatah.
Abdul Jalil Fatah menegaskan, semua kelengkapan persyaratan fisik dan syarat administrasi pembentukan Kaltara telah lengkap sehingga pembentukan Kaltara kini sudah bukan menjadi kepentingan masyarakat di daerah utara Kaltim, namun pihak pusat pun sudah memiliki kepentingan dengan Kaltara tersebut.
“Pembentukan provinsi Kaltara 68 persen kini telah menjadi kepentingan pusat, sebab di daerah utara Kaltim tersebut pemerintah pusat memiliki kepentingan dengan masalah wilayah di daerah perbatasan termasuk masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Bahkan keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan Kaltara adalah untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI agar pengalaman lama yaitu lepasnya sipadan dan Ligitan dari Indonesia tidak terulang kembali di wilayah utara Kaltim yang berbatasan dengan Malaysia” jelas Abdul jalil Fatah lagi.
Abdul jalil Fatah mengingatkan bahwa terbentuknya Kabupaten Tana Tidung (KTT) sejarahnya tidak boleh dilupakan, dimana ketika itu KTT dibentuk merupakan bagian untuk memenuhi persyaratan fisik pembentukan Kaltara karena saat itu Berau belum bersedia untuk ikut bergabung dalam Kaltara.
“Persoalan mengenai kekhawatiran Bupati bahwa dana perimbangan ke KTT akan semakin berkurang, saya rasa masalah itu bisa di atasi oleh pimpinan DPRD Kaltara dan Gubernur Kaltara nanti dan saya menilai bahwa KTT yang merupakan daerah baru memang harus mendapat perhatian lebih, dan ini saya yakin bisa diselesaikan secara bersama kabupaten dan kota lainnya yang ada di wilayah Kaltara. Jadi kita berharap agar bupati KTT bersama masyarakatnya tidak perlu menjadi pesimis seperti sekarang ini, marilah kita wujudkan terlebih dahulu Provinsi Kaltara tersebut” pungkasnya. vic