Anggaran Protokol Berau Hanya Rp 300 Juta

Perlu Ditambah Agar Tugas Bisa Maksimal
2011-02-19  12:50:33

TANJUNG REDEB, Kepala Bagian Humas Pemkab Berau, H Mappasikra Mapaseleng mengungkapkan, jika anggaran Protokol Pemkab Berau dengan Protokol Kutai Kartanegara (Kukar) sangat jauh berbeda. Anggaran untuk Protokol Pemkab Berau hanya Rp 300 juta pertahun, sementara Protokol Kukar Rp 3 miliar.
“Jadi, kalau dirasakan memang sangat jauh berbeda, sehingga tugas protokoler di Kukar cukup maksimal, sementara kita disini belum bisa maksimal,” ungkapnya.
Sebab, tugas protokoler  itu tidak bisa jauh dari kegiatan kepala daerah atau wakil kepala daerah ketika melakukan kunjungan kerja (kunker), baik kunker ke kecamatan maupun kel uar daerah. Karena peran protokoler ini sangat dibutuhkan mana kala kepala daerah atau wakil kepala daerah menghadiri suatu acara.
Nah, di sinilah peran penting bagi protokoler memberikan infomasi tentang kegiatan yang akan dihadiri, atau protokoler menyusun jadwal kegiatan itu. Sehubungan dengan itu, peran protokoler juga melakukan koordinasi dengan pihak pengundang atau pihak yang berkompeten dalam acara tersebut. Sehingga acara bisa dimulai tepat waktu dan berjalan lancar.
Karena itu di Berau, lanjut Mappasikra, jika  Bupati atau Wabup ke luar daerah tidak bisa didampingi  protokol, karena anggarannya tidak ada. Jika bisa didampingi protokol, ia optimis tugas Bupati atau Wabup semakin ringan.
“Untuk anggaran protokol dulu pernah kami mengusulkan Rp 600 juta, tapi yang disetujui hanya Rp 300 juta. Jadi mau tidak mau kita terima saja, dari pada protokol nggak dapat anggaran,” cetusnya.
Padahal, selain bertugas mendampingi Bupati, sarana prasarana protokol juga perlu ada bergantian, agar tidak monoton dari tahun ke tahun itu - itu saja. Misalnya, hal yang kelihatannya sepele tapi sangat dibutuhkan, yakni taplak sebagai  pelapis tukar cindera mata atau, sebagai pelapis kotak hadiah. Selain itu aksesoris lainnya juga dibutuhkan, misalnya topi,  baju kaos dan lain sebagainya.
“Makanya mereka  membuat seragam safari itu dari honor masing – masing protokol, bukan dari anggaran protokol,” jelas Mappasikra.
Untuk itu  ia harapkan persoalan ini bisa  menjadi perhatian bagi semua pihak yang berkompeten  yang memutuskan anggaran tersebut, agar tugas – tugas protokoler Humas Pemkab Berau dapat berjalan labih maksimal. roz