DPRD Nilai PAD Kukar Belum Tergali Maksimal

2011-02-25  00:29:01

TENGGARONG, DPRD Kukar melalui Komisi III menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kukar yang dipatok Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada 2011 senilai Rp 93 miliar dinilai terlalu kecil, dan Dispenda Kukar terlalu pasrah dengan kondisi yang ada. Mengingat banyak potensi-potensi yang memang belum tergali secara maksimal yang dapat meningkatkan PAD Kukar.
“Kalau Dispenda mematok nilai PAD 2011 segitu itu terlalu kecil, seharusnya PAD Kukar itu bisa didapat sampai Rp200 miliar lebih, sebab banyak potensi yang ternyata tidak tergali secara maksimal,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kukar G Asman Gilir yang didampingi dua Anggota Komisi III yakni Abdul Sani dan Suwaji.
Peningkatan PAD bisa lebih dimaksimalkan, lanjut G Asman Gilir, apabila antas instansi di Kukar saling berkoordinasi dalam menjalankan tupoksi serta upaya dalam peningkatan pendapatan daerah. Selama ini yang terjadi, masing-masing instansi di Kukar terlihat jalan sendiri-sendiri.”Kami nilai antar instansi di Kukar kurang koordinasi, banyak potensi yang memang patut digali namun kenyataannya kurang maksimal, seperti pajak restoran, hotel atau penginapan, kemudian sarang burung wallet, retrubusi parkir, retribusi pengangkutan batubara disungai Mahakam, dan masih banyak lagi potensi lainnya.
“Apalagi daetah diuntungkan dengan keberadaan undang-undang pajak yang memang pengelolaannya didaerah. Kalau menarget sekitar Rp93 miliar kami nilai itu kurang maksimal,” tambah G Asman Gilir.
Selain melakukan koordinasi yang baik antar instansi, kinerja para camat se-Kukar sudah seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Mengingat banyaknya masyarakat yang membangun rumah ternyata juga tidak dilengkapi dengan perijinan berupa Ijin Membangun Bangunan (IMB).
“Kinerja camat harus lebih ditingkatkan lagi, dalam upaya pengawasan terhadap prosespengurusan IMB warga masyarakat yang memangun rumah,” terang G Asman Gilir.awi