DPRD Dukung Prioritas Pembangunan Antar Kecamatan

Tak Perlu Dulu Bicara Soal Pemekaran

2011-02-26 07:15:36

TENGGARONG, Prioritas pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2011 ini menjadi bagian penting, dalam upaya percepatan pembangunan yang bermuara peningkatan perekonomian masyarakat. Bahkan program yang dicanangkan Pemerintah Kukar tersebut mendapat respon positif dari DPRD Kukar.
“Program itu yang patut untuk kita dukung. Tak perlu bicara masalah pemekaran dulu. Tapi yang terpenting pembangunan antar kecamatan diselesaikan, kalau sudah selesai nanti pembangunan jalan antar desa, sehingga kami yakin dengan demikian akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” kata Anggota Komisi III DPRD Abdul Sani kepada Poskota Kaltim beberapa waktu lalu.
Untuk mendukung dan merealisasikan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Kukar, Abdul Sani menyarankan agar pejabat di Kukar tak tinggal diam, namun perlu jemput bola baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan bahkan dalam proses pengawasan dilapangan.”Seperti camat, hendaknya juga jemput bola, mana-mana saja kegiatan atau program pembangunan yang memang harusnya jadi skala prioritas dalam lingkup wilayah kecamatan,” tandas Abdul Sani.
Soal rencana pemekaran, lanjut Abdul Sani, akan lebih bijak untuk tidak mengarah pada pembahasan kearah itu, namun mari didukung apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kukar dibawah kepemimpinan Rita Widyasari.
“Bisa jadi tahun skala prioritas pembangunan jalan antar kecamatan, tahun depan mungkin antar desa. Sehingga sekali tahun anggaran saja, kegiatan pembangunan itu sendiri benar-benar nyata ada dan dapat dirasakan masyarakat,” ungkap Abdul Sani.
Secara terpisah, Kepala Bappeda Kukar Ir Totok Heru Subroto, menegaskan kalau program pembangunan Pemkab Kukar yang dicanangkan dilakukan mencakup perwilayah. Pada 2011 ini banyak alokasi anggaran yang teranggarkan diwilayah ulu Mahakam. Hal itu disebabkan agar keberadaan jembatan Martadipura Kota Bangun yang pembangunannya sudah lama selesai segera bisa dimanfaatkan.
“Infrastruktur jalan penghubung antar kecamatan diwilayah ulu Mahakam, kita harapkan pada 2011 ini bisa selesai, sehingga Jambatan Martadipura yang biasa disebut jembatan Ambunawas itu bisa digunakan oleh masyarakat,” tandas Totok.
Terkait dengan desakan pemekaran diwilayah pesisir, lantaran alokasi anggaran begitu sedikit pada 2011 ini, menurut Totok aspirasi itu adalah hal yang wajar, namun tentu harus diingkat bahwa Pemkab Kukar memiliki komitmen dalam proses pembangunan yang memang merata dan berkeadilan.
Tahun 2011 ini saja, anggaran untuk wilayah pesisir itu mencapai Rp300 miliar lebih, itu baru anggaran yang teralokasikan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar, belum lagi anggaran di instansi lain yang mungkin saja ada program pembangunan ataupun peningkatan sumber daya manusia di wilayah pesisir.
“Kemudian anggaran dari provinsi maupun bantuan dari pusat, juga ada yang teralokasikan untuk pembangunan diwilayah pesisir Kukar,” ujar Totok.awi