Delapan Desa Klarifikasi Pernyataan Kades Anggana

2011-01-28  22:30:06

TENGGARONG, Pernyataan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari yang tidak mengabulkan permintaan pemekaran wilayah pesisir tidak menyurutkan niat warga pesisir yang terus menuntut pemisahan wilayah pesisir dari Kabupaten Kutai Kartanegara. 
Kemarin (Senin 28/2), puluhan warga pesisir kembali melakukan demo damai dengan mendatangi Kantor Bupati Kukar. Warga yang melakukan aksi damai kemarin mengaku sebagai perwakilan dari delapan desa yang ada di Kecamatan Anggana.
Misi utama aksi yang dilakukan adalah mengklarifikasi pernyataan sejumlah kepala desa Kecamatan Anggana yang telah menyampaikan sikap menolak pemekaran wilayah pesisir sebagaimana diberitakan di koran-koran harian lokal. Semua orator yang berorasi di depan Kantor Bupati kemarin menyatakan bahwa pernyataan kepala desa tersebut tidak mewakili masyarakat karena menurut mereka, masyarakat Kecamatan Anggana semua mendukung pemekaran wilayah pesisir.
Hal itu ditunjukan dengan hadirnya perwakilan delapan desa Kecamatan Anggana yang datang untuk menyatakan sikap mendukung pemekaran pesisir. Delapan desa tersebut adalah Desa Anggana, Handil Terusan, Sungai Meriam, Sidomulyo, Muara Pantuan, Tani Baru, Sepatin serta Desa Kutai Lama.
"Pernyataan kepala desa yang menolak pemekaran itu tidak mewakili masyarakat Anggana dan untuk itu, kami mewakili delapan desa di Kecamatan Anggana menyatakan sikap mendukung pemekaran  pesisir," ungkap salah seorang orator.
Selain mengklarifikasi pernyataan kepala desanya, kesempatan kemarin juga dimanfaatkan warga untuk menyampaikan alasan-alasan mereka menuntut pemekaran yang mereka nyatakan sebagai harga mati.
Alasan yang paling mendasar adalah menyangkut pembangunan yang dianggap tidak merata dan merasa dianak tirikan. Infrastruktur masih sangat minim dan banyak warga yang miskin. Sementara mereka merasa sebagai wilayah penghasil sumber daya alam di Kabupaten Kukar, mestinya sudah merasakan hasil kekayaan tersebut.
Setelah puas menyampaikan aspirasinya secara bergiliran, petugas keamanan mempersilahkan perwakilan warga untuk menemui perwakilan Pemkab Kukar, karena bupati yang ingin mereka temui tidak berada di tempat.
Asisten IV yang menerima perwakilan warga mengatakan menampung aspirasi yang disampaikan dan akan menyampaikan kepada bupati. Warga pun harus pulang dengan membawa kekecewaan karena tidak mendapatkan jawaban pasti. yd