Kompensasi Batu Bara MPP ke FPMKL Tak Transparan

DPRD Segera Tinjau Langsung ke Manajemen PT MPP

2011-01-29  15:57:48

TENGGARONG, Polemik dana kompensasi pertambangan batubara PT Mega Prima Persada (MPP) di Kecamatan Loa Kulu, kepada Forum Pemerhati Kecamatan Loa Kulu (FMPKL) yang dituding tak transparan oleh masyarakat hingga saat ini belum kunjung terselesaikan.
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Kukar dalam waktu lama akan melakukan tinjauan langsung ke pihak perusahaan dan menanyakan terkait dengan jumlah produksi batubara tiap bulan serta nilai kompensasi atas hasil penjualan batubara ke FPMKL.”Masyarakat banyak mengadu ke dewan, terutama ke saya, terkait dengan aliran kompensasi dana batubara MPP ke FPMKL yang tak transparan. Sebab informasi yang saya peroleh, produksi batubara meningkat tapi anehnya kompensasi ke forum desa malah menurun,” kata Isnaini Anggota Komisi I DPRD Kukar kepada media ini kemarin.
Isnaini menjelaskan, tinjauan langsung ke PT MPP sangat diperlukan untuk mengetahui secara pasti nilai produksi dan jumlah kompensasi yang telah disalurkan ke Forum Pemerhati Kecamatan Loa Kulu, mengingat selama ini seperti permainan yang memang sengaja diciptakan FPMKL dalam persoalan kompensasi batubara ini.
“Setelah kita mengetahui data produksi serta nilai kompensasi yang diberikan MPP ke Forum, baru mereka akan kita panggil ke DPRD, baik itu manajeman MPP, forum kecamatan maupun forum desa, dengan harapan agar persoalan ini cepat selesai,” tandas Isnaini.
Isnaini juga menambahkan, bahwa lambatnya dana kompensasi yang disalurkan forum kecamatan ke desa, bukan persoalan pihak forum desa lamvat membuat pertanggungjawaban anggaran kompensasi dimaksud, namun kuat dugaan memang sengaja untuk diperlambat dalam proses penyaluran dana kompensasi ke forum desa.
“Kedepan kita akan wacanakan supaya dana kompensasi tersebut bisa masuk pendapatan desa, dengan disebut sebagai bantuan atau pendapatan dari pihak ketiga. Dengan demikian, akan bisa meminimalisir terjadinya hal-hal yang tak sesuai ketentuan. Sebab selama ini pertanggungjawaban forum desa ke forum kecamatan, namun pertanggungjawaban forum kecamatan sendiri tak jelas, padahal pembagian dana tersebut juga sama besarnya dengan forum desa di Kecamatan Loa Kulu,” ungkap Isnaini.awi