PPKRI Siap Bantu Perjuangan BPKP2DT di Pusat

2011-03-03  00:10:25

BALIKPAPAN, Perintis Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKRI) y0ang berpusat di Jakarta menyikapi masalah yang sedang dihadapi masyarakat perbatasan, pedalaman sepanjang perbatasan antar Negara RI dengan Malaysia Timur di Sabah. Terutama kehidupan masyarakat di 255 desa yang umumnya terisolir dan perlu bantuan berbagai sarana pembangunan terutama infrastruktur.
Permasalahan yang terjadi di bandara Temindung beberapa hari lalu membuat sejumlah fasilitas hancur hanya karena ketidakpuasan warga Long Apung, Kabupaten Malinau. Pasalnya sudah dua pekan tidak bisa pulang kampung, akibat tidak ada pesawat perintis tujuan Long Apung.
Sebagaimana  dikatakan Koordinator Wilayah IV PPKRI Kalimantan, H. Andi Agoes, Y, SH menyikapi kasus pengrusakan sejumlah fasilitas bandara Temindung di Samarinda beberapa waktu lalu. Yang sebenarnya hanya disebabkan karena minimnya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat perbatasan terutama masalah transportasi angkutan udara karena lewat darat sama sekali belum punya.
Masalah pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menjadi tuntutan warga dan salah satu tuntutan yang mulai membuahkan petaka ketika puluhan warga Long Apung, Kabupaten Malinau menuntut agar transportasi udara diperhatikan dan diganti karena cukup membahayakan penumpang, pesawat yang digunakan untuk lintasan Samarinda-Long Apung tidak layak untuk penumpang.
Persoalan wilayah perbatasan di Kalimantan Timur ternyata belum berakhir meskipun masih berkenaan dengan masalah klasik peninggalan Orde Lama, Orde Baru, era Reformasi sampai sekarang, yakni berupa ketertinggalan, keterbelakangan dan keterisolasian, ini terus menjadi pertanyaan warga perbatasan kapan pemerintah bisa mensejajarkan kehidupan warga perbatasan dengan perkotaan minimal perbatasan memiliki berbagai fasilitas berupa infrastruktur.    
Terungkapnya persoalan perbatasan memang belum tuntas sebagai bukti terjadinya aksi anarkis puluhan warga pedalaman atau perbatasan di Kecamatan  Long Apung, Kabupaten Malinau saat melakukan demontrasi dengan merusak beberapa fasiltas Bandara Temindung Samarinda, pekan ini (24/2) hanya karena tuntutan sarana transportasi yang tidak layak sedangkan pemerintah provinsi menyatakan kalau sarana transportasi udara menjadi kewenangan pusat.         
Awalnya, warga Long Apung meminta agar penerbangan yang semula tiga kali seminggu menjadi setiap hari serta mengoperasikan  pesawat yang lebih baru, pasalnya, warga khawatir karena pada 15 Februari 2010, pesawat jenis cassa 212 serie 200 tergelincir di Long Apung sehingga membuat warga takut untuk menggunakan pesawat jenis itu lagi apalagi kondisi pesawat sudah terbilang tua. 
Pihak Pemprov Kaltim berjanji membantu warga Long Apung untuk memenuhi aspirasi mereka itu, kenyataannya permintaan mereka  tidak dipenuhi malah penerbangan ke wilayah perbatasan Kaltim-Malaysia Timur itu dihentikan disinilah timbul kemarah warga karena mereka warga Long Apung sudah dua pekan tidak bisa kembali ke kampung halamannya, sebaliknya warga pedalaman  Malinau yang ingin ke Samarinda juga tertahan di sana.    
Long Apung seperti daerah perbatasan lainnya, yakni Kecamatan Long Bawan, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai,  maka transportasi paling efektif adalah menggunakan transportasi udara, yakni melalui penerbangan perintis.      
Dibagian lain Andi Agoes, juga mengatakan masalah ketertinggalan, keterbelakangan dan keterisolasian kalau tidak menjadi perhatian pemerintah baik pusat maupun provinsi Kaltim akan menimbulkan berbagai persoalan serius kedepan karena akibat dari keterbelakangan itu berdampak pada harga kebutuhan pokok serta barang  lainnya yang mencapai dua kali lipat bahkan ada yang tiga kali lipat ketimbang harga normal hanya karena tidak ada sarana transportasi yang memadai. 
Kepala Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kalimantan Timur, Prof. Ir. Adri Patton  tampaknya terpukul dengan kejadian tersebut, apalagi telah berjanji membantu warga pedalaman itu namun kenyataan untuk alat angkut udara saja kesulitan didapat dan ini yang membuat praktisi Unmul ini menyatakan mundur sebagai kepala BPKP2DT. Walaupun akhirnya Gubernur KaltimAwang Faroek Ishak tidak menerima pengunduran  diri Andri Patton.max