Perbatasan Mendapatkan Suntikan APBN Terbesar

2011-01-30  23:23:10

SAMARINDA, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Irianto Lambrie mengemukakan, dari bantuan pemerintah pusat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diterima Kaltim pada 2011 sebesar Rp 960 Miliar, ternyata realisasinya terbesar diberikan untuk alokasi pembangunan pengembangan perbatasan.
“Jadi, dari bantuan APBN sebesar Rp 960 Miliar pada 2011 ini, 30 persennya dialokasikan untuk wilayah perbatasan, khususnya pembangunan jalan. Sebab, kita ketahui mahal sekali biaya bangun jalan di sana,” ujar Irianto Lambrie ketika ditemui baru-baru ini di Setprov Kaltim.
Apalagi, lanjutnya, dengan mahalnya biaya di wilayah perbatasan lantaran medannya yang sangat berat, seperti membuka hutan, menembus gunung, menembus sungai. Sehingga, jika dibandingkan dengan biaya pembangunan jalan di Jawa, maka membangun jalan di wilayah perbatasan sangatlah mahal.
Biaya pembangunan jalan atau infrastruktur, seperti halnya membangun bandara di perbatasan tentunya memang memerlukan cukup banyak kocek yang dikeluarkan. Tapi, apakah ada langkah-langkah untuk upaya mendukung proses pembangunan tersebut, terutama yang dilakukan Pemprov Kaltim. Sebab, diketahui untuk membangun perbatasan agar lebih maju ke depannya, maka perlu adanya dukungan yang tinggi oleh semua pihak, khususnya pemerintah pusat, sehingga pengembangan pembangunan wilayah perbatasan benar-benar terwujud.
“Jadi, belum lagi mobilitasi alat dan orang, tentunya ini memerlukan banyak biaya untuk mengembangkan pembangunan di perbatasan. Tapi, Pemprov Kaltim tetap berupaya bagaimana berusaha mengembangkan wilayah perbatasan ini,” jelasnya.
Untuk mendukung pengembangan pembangunan tersebut, lantas apakah Pemprov Kaltim juga akan membuka akses hubungan kerjasama dengan Malaysia. Irianto menyebut, tentunya hal itu akan rencanakan lebih lanjut.
Namun demikian, untuk wilayah perbatasan, lanjut Irianto, perbatasan itu ada dua, yakni dapat diakses dengan jalur darat dan udara, karena lapangan terbangnya melalui shering APBD akan diperbaiki dan dilakukan rehabilitasi.
“Hal ini tentu bisa kita perpanjang atau kita tingkatkan kualitasnya. Karena, kita mendapatkan anggaran APBN juga sulit. Meskipun itu tugas dari APBN. Untuk bisa melaksanakan itu, sesuai dengan arahan BPK agar adanya MoU antara Gubernur Kaltim dengan Menteri Perhubungan,” timpalnya.
Disamping itu, dalam mendukung pengembangan pembangunan di perbatasan, Pemprov Kaltim juga tengah membangun sarana dan prasarana lintas laut, khususnya untuk akses perairan.
“Karena perbatasan kita itu ada yang bisa diakses dengan jalur darat dan laut,” jelasnya.
Untuk pengelolaan badan perbatasan lebih lanjut, apakah ada perluasan fungsi-fungsinya. Irianto menyebut, hal itu tentu akan dipikirkan lebih lanjut, tapi tentu akan dilihat terlebih dulu bagaimana tufoksinya dan Undang-undangnya
“Karena mereka yang mengatur di dalam badan tersebut harus paham tentang fungsi badan itu seperti apa. Jika, mereka dapat melakukan fungsinya dengan baik, kenapa tidak. Oleh karena itu, tentunya itu kembali pada kreativitas pimpinannya, khususnya mengkreasi dalam dalam suatu program,” pungkasnya.mar