Disdik Sarankan RSBI Dilimpahkan Provinsi

2011-02-05  19:13:30

BALIKPAPAN, Keberadaan sejumlah sekolah Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) khusus tingkat SMP di provinsi Kalimantan Timur selama ini masih berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada namun belum ada yang dilimpahkan ke pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim sehingga berbagai kendala yang dialami sekolah ‘istimewa’ itu belum bias diatasi dengan baik karena sampai saat ini masih ditangani pemerintah kota atau kabupaten.
Ada sejumlah kendala yang dialami RSBI di provinsi Kaltim, terutama kaitan dengan beberapa ketentuan sesuai peraturan pemerintah dan Kemendiknas Pusat teramasuk soal rekrutmen guru yang berkelayakan mengajar pada SMP RSBI dimana minimal 20 persen sudah memngantongi ijazah strata dua (S2) liniar artinya sesuai dengan bidang studi yang diajarkan.
'Memang kendala yang dirasakan sejumlah sekolah RSBI adalah kebutuhan pendukung teramsuk SDM yang 20 persen S2 dan kemampuan lain seperti berkomunikasi atau mengajar harus menggunakan bahas INggris termasuk kemampuan Informatika Teknologi (IT), sehingga sekolah harus memiliki guru IT,’’ kata Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim, Musyahrim, MM, ketika membuka Rapat Kerja (Raker) SMP Negeri & SWasta RSBI Se Kaltim di Hotel Gren Senyiur, Balikpapan, Selasa (8/3) kemarin.
Dia mengatakan, selama ini masih ada kesan RSBI adalah sekolah moderen yang cost operational tinggi sehingga harus mendapat dukungan dana dari berbagai pihak teramsuk pemerintah kota/kabupaten juga pemerintah pusat dengan harapan kualitas pendidikan di Indoensia akan lebih maju dan seimbang dengan sekolah maju diluar negeri.
Musyahrim mengatakan kesan sekolah mahala sebenarnya itu hal biasa karena memang diharapkan kualitas dan mutu pendidikan melalui RSBI jauh lebih tinggi dari kelas yang samna disekolah regular, hanya saja masih banyak kendala yang dihadapi termasuk kemampuan para guru atau SDM, kemampuan dibidang IT, komunikasi atau mengajar dalam bahasa Inggris (Bilingual) padahal itu sebenarnya hal biasa.
Selain itu RSBI harus bisa memiliki school sister atau sekolah saudara baik didalam negeri atau luar negeri, karena dengan adanya sekolah saudara itu maka kita akan bisamengimbangi dan belajar soal pendidikan yang setara walaupun memang diakui kurikulum harus juga menggunakan kurikulum yang beda dengan sekolah regular atau dikenal dengan kurikulum internasional.
Dinas pendidikan provinsi Kaltim menyarankan agar RSBI tingkat SD, SMP maupun SLTA hendaknya dilimpahkan pengelolaan kepemprov Kaltim sehingga ketika berbicara soal mutu pendidikan disekolah RSBI semua akan dipenuhi, beda dengan ketika ditangani oleh pemkot/pemkab, semua pembiayaan dan kebutuhan pendidikan RSBI mendesak masih harus dibahas di APBD, tapi kalau sudah dipemprov maka dipastikan kebutuhan itu akan dipenuhi karena memang anggaran untuk RSBI ada kendati harus mengusulkan ke pemerintah pusat tapi dipastikan tidak masalah seperti peningkatan kualitas guru dari S1 ke S2 atau kebutuhan fasilitas penunjang lainnya.
Karena kebutuhan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui RSBI itu beda dengan regular maka semua pergerakan RSBI baik berkaitan dengan manajemen, SDM atau fasiliras penunjang lainnya harus benar-benar termonitor olehnya memang dibutuhkan tim monitoring khusus RSBI, kalau sekarang tim untuk monitoring belum ada.
Menurut Musyahrim, syarat untuk pelimpahan RSBI ke pemprov antara lain terkait kebijakan, kurikulum, monitoring dan evaluasi juga  pembiayaan serta sarana dan prasarana.
"Minimal RSBI menyerahkan tiga kriteria dari enam kriteria yang ada, kalau ini sudah bias dilaksanakan maka dipastikan sekolah itu menjadi perhatian dari Disdik provinsi sehingga berbagai kebutuhan akan bias dialokasikan dana dari pusat melalui provinsi, jadi tidak membebani anggaran dari pemkot/pemkab,’’ kata Musyahrim.
Ditanya kenapa RSBI masih belum dikenal orang banyak teramsuk sekolah atau Dinas Pendidikan sendiri, dia mengatakan yang membuat RSBI tidak dikenal karena kurangnya sosialisasi, kalau ini bias dilaksanakan maka dipastikan RSBI akan dicintai orang banyak termasuk pemkot atau pemkab.max