DPRD Dukung Kasus Permohonan Bansos Fiktif Kukar 2010 Diusut Kejati

2011-02-08  04:55:48

TENGGARONG, Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kutai Kartanegara sepertinya menjadi ladang basah bagi mereka yang memang tiap tahun anggaran berharap untuk mendapatkan dana bantuan segar dari Pemerintah Kukar. Namun sayang, tujuan untuk mendapatkan dana bantuan social dimaksud, bukan seutuhnya untuk kegiatan yang sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Lebih parahnya lagi, indikasi adanya proposal “bodong” alias tak jelas alamat penerima dana bantuan social Pemkab Kukar pada Tahun Anggaran 2010, menunjukan bahwa para elit yang berkompeten memiliki satu cara agar memperbanyak permohonan, meski alamatnya tak jelas. Sehingga wajar, jika ada elemen masyarakat meminta supaya Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim melakukan pengusutan terhadap indikasi organisasi penerima bansos dengan alamat tak jelas tersebut.“Jika memang ada elemen masyarakat mau melaporkan indikasi itu dengan bukti yang kuat, jelas itu kami dukung. Ini sebagai upaya untuk perbaikan agar kesalahan yang sudah dilakukan tak akan terulang lagi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kukar H Suriadi kepada Poskota Kaltim, Senin (14/3) kemarin.
Suriadi juga meminta agar, Pemkab Kukar melalui Bagian Kesra melakukan penelusuran terhadap indikasi tersebut, apakah memang benar adanya permohonan fiktif penerima dana bansos 2010, selain itu juga perlu dilakukan tindakan nyata agar dengan mendesak penerima dana bansos menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.”Bupati juga kita harapkan lebih bersikap tegas, melakukan penindakan terhadap pejabat yang memang sengaja ikut terlibat dalam persoalan aliran dana bansos Kukar,” papar Suriadi.
Suriadi menilai ada upaya positif yang dilakukan Pemkab Kukar pada 2011 dengan menghapus adanya bantuan social, namun hanya hibah yang keperuntukannya membantu kegiataan keagamaan, baik tempat ibadah, maupun pendidikan.”Kebijakan ini kami anggap sangat positif, untuk perbaikan kedepannya,” tandas Suriadi.
Seperti diketahui, bahwa Ketua Gepak Kukar Baharudin, beberapa waktu lalu menyampaikan, bahwa ada indikasi kuat aliran dana bansos Kukar 2010 mengalir ke organisasi yang tak jelas alamatnya. Parahnya, organisasi tersebut merupakan organisasi yang dugaanya melalui aspirasi DPRD. Nama organisasi Nampak jelas, namun ketika dilakukan penelusuran ternyata alamatnya tak jelas. Nilai penerima dana bansos pun bervariasi, mulai dari belasan juta sampai ratusan juta.awi