KPPKB Minim Tenaga Lapangan

2011-02-09  18:50:30

TANJUNG REDEB, Minimnya tenaga di lapangan dikeluhkan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berau. Salah satu program Keluarga Berencana (KB) yang tengah digiatkan terbentur kurangnya tenaga yang bisa diberdayakan. Upaya alternatif sudah dilakukan, namun belum semaksimal yang diharapkan.
Menurut kepala Kantornya, Wiyati SE, saat ini tengah difokuskan pada evaluasi kondisi di lapangan. Terdapat 13 Kecamatan Kabupaten Berau yang mesti ditempatkan seorang tenaga penyuluh dibidangnya. Sayangnya sampai saat ini baru ada 9 orang yang sudah diberikan pengetahuan lebih di Bidang KB melalui pelatihan selama beberapa hari di Samarinda belum lama ini.
“Kita ada tambahan lagi  6 orang, tapi ini masih baru dan belum berpengalaman sementara masalah lain adalah status mereka, yang 9 orang itu saja belum jadi pegawai,” ungkap Wiyati.
Padahal target Pemenuhan Permintaan Masyarakat (PPM) Berau cukup baik. Selain itu target yang dipasang cukup tinggi yakni 70 persen dari pasangan usia subur (PUS), sisanya 30 persen adalah pasangan yang belum ber KB dan suddah memiliki 1 anak atau lebih.
Mengenai target, beda antara Provinsi dan Kabupaten Berau. Jika target Kabupaten berdasarkan 70 persen PUS, Provinsi menerapkan target yang diambil berdasarkan per mix kontrasepsi baik pria maupun wanita. Untuk kontrasepsi pria (Vasektomi) untuk Berau disebutkan baru ada 3 orang. “Nah target-target kita ini yang agak sulit kita capai kendala tenaga, untuk pria baru 3 orang kita target lagi tahun ini 3 orang, ini untuk pria yang sudah yakin dengan keputusannya untuk tidak memiliki anak lagi,” jelas Wiyati. Kembali pada maksud utama KB, untuk mencapai sasaran program kependudukan dan KB dalam upaya mewujudkan Keluarga Kecil berkualitas, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 sesuai sasaran yang ditetapkan.
Sasaran kinerja dalam program kependudukan dan KB Nasional 2011, jumlah peserta KB sudah mencapai 4.470, terbagi beberapa Indikator sasaran seperti Implan, Mow, Suntik, Pil, Mop, dan Kondom. Beberapa opsi menutupi kekurangan tenaga ini sudah dilaksanakan yakni dengan memberdayakan kelompok PKK ditiap Kecamatan. Namun hal ini masih dinilai kurang maksimal mengingat PKK juga membutuhkan dampingan. Untuk pendamping itulah yang dinilai masih belum tercukupi untuk Berau.
Disebutkan standar untuk pemenuhan tenaga penyuluh permanen adalahperbandingan penduduk. “Untuk padat  penduduk seperti Tanjung Redeb ini biasanya 1500 warga harus ada 1 petugas, kalau kecamatan luar perkotaan bisa 1 petugas untuk 3 desa, mereka ini selain penyuluhan juga mendata dan melaporkan hasil kerja dalam tempo tertentu dalam tiap tahunnya,” jelasnya lagi.
Wiyati berharap ada solusi lain dari pemerintah untuk menunjang target tersebut. as