Anggaran ke Perbatasan Diutamakan Untuk Infrastruktur

2011-02-10  13:22:47

SAMARINDA, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim H Irianto Lambrie menyatakan, bahwa alokasi anggaran yang banyak diterima untuk pembangunan dan pengembangan perbatasan tidak lain alokasinya lebih mengarah pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain adalah, pembangunan bandara perintis lokasinya berada di Krayan, Long Bawan, Loa Ipuh, di Kutai Barat, yang anggarannya dikelola oleh Dinas Perhubungan.
“Karena itu menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka untuk melaksanakan anggaran itu agar tidak menjadi temuan BPK, nantinya terlebih dulu akan dibuatkan MoU antara Gubernur Kaltim dengan Menteri Perhubungan. Jika, hal itu telah dilakukan, maka kita bisa melakukan sharing untuk meminta anggaran dari APBN,” ujar Irianto Lambrie di Setprov Kaltim, Kamis (17/3).
Hal itu, lanjutnya, sama halnya Bandara Samarinda Baru (BSB). Di mana, sebelumnya hal itu merupakan keinginan daerah, kemudian dikelola melalui APBD. Maka seharusnya itu dialokasikan melalui APBN. Namun, karena dana APBN itu terbatas, tentunya daerah harus mau biaya sendiri untuk membangunnya, jika memang ingin cepat.
“Itu tentunya harus ada pernyataan dari kepala daerah, yakni pernyataan itu dari Walikota Samarinda. Tapi, karena ada perubahan, maka pernyataan dari Walikota Samarinda dicabut kembali, yakni ditarik kembali,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya harus adanya MoU antara Gubernur Kaltim dengan Menteri Perhubungan. Dan ini sudah disepakati, untuk pembangunan BSB sendiri, dari sisi darat itu Pemprov Kaltim melalui APBD, sedangkan sisi udaranya melalui APBN.
“Jadi, untuk mengusulkan ke APBN itu kan berebut. Karenanya kita harus melakukan lobi yang intensif. Nah, sedangkan untuk pembangunan penerbangan perintis di perbatasan dan pedalaman, karena banyak, jumlahnya tidak mungkin semua dibiayai APBN,” jelasnya lagi.
Pemprov Kaltim berupaya menganggarkan itu di APBD Provinsi untuk kemduian tidak menjadi temuan BPK, maka Pemprov melakukan MoU.
Soal infrastruktur jalan, khsususjalan tembus perbatasan seperti jalan tembus di Long Bawan ke Serawak, sebelumnya pernah dibangun, tapi tidak dipelihara.
“Pemprov Kaltim, 2011 ini ada di APBD Provinsi. Di mana nilainya ada yang Rp 5-7 miliar. Harapannya, dari anggaran itu, dapat membangunan realisasi transportasi darat, sehingga masyarakat dapat menggunakannya dengan memakai kendaraan bermotor menuju Serawak untuk membeli sembilan bahan pokok,” pungkasnya.
Diketahui, Pemprov Kaltim 2011 ini mendapatkan anggaran APBN sebesar Rp 960 Miliar. Dari Rp 960 Miliar itu, 30 persennya untuk anggaran pembangunan infrastruktur di perbatasan dan pedalaman. mar