Jabatan RD Mutlak Harus Dicopot

2011-03-21  00:32:15

TANJUNG REDEB, Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah (DPRD) Kabupaten  Berau, Burhan  Bakran minta Bupati segera  mencabut  jabatan RD  (Kepala  Dinas  Pariwisata dan Budaya )  menyusul  status   disandang  RD,  tersangkut  tindak pidana  korupsi.
”Seharusnya  dicabut. Apalagi sudah ada ketetapan hukum bersangkutan  harus  dijatuhi hukuman,”kata  Burhan.
Sebagai abdi negara dan  taat  pada  semua  aturan,  menurut  dia sangat   kurang pantas,  jabatan  pejabat  bermasalah itu,  tetap  bertahan.
Seperti termuat  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS)  Pasal 29,  seorang PNS  tersandung   masalah hukum  harus dino aktif kan dari  jabatan.
Sementara  pemberlakuan aturan  hingga  menimbulkan polemik  antara  peluang  tetap bertahan dijabatan meski  ada aturan   baru,  Burhan Bakran menuturkan, aturan itu tetap  berlaku  surut, artinya  aturan lama yaitu PP lama Nomor 30 Tahun 1980 tentang kedisiplinan PNS, tidak lagi berlaku setelah terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2010,”Artinya,  jika melihat status RD   patut dipertanyakan. Pasalnya, PP Nomor 53 Tahun 2010  diberlakukan  Juni 2010 .Sementara RD divonis  Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Redeb pada Oktober 2010 lalu. “ Jadi wajarlah kalau masyarakat bertanya  ada apa dibalik semua ini. Ada kesan mereka dianakemaskan ” kata legislator PPP ini.
 Ditambahkan Anggota Komisi I, Hatta Basrie SE mengacu ke PP Nomor 53 Tahun 2010 surat menyurat yang ditandatangani RD bisa dianggap ilegal.“ Karena menurut saya, jabatan RD cacat hukum,” tegasnya. roz