Kisruh Pembangunan Tol Antar DPRD Kaltim dan Pemerintah

Gubernur: Tol Bukan Untuk Kepentingan Awang Faroek

2011-03-21 00:42:34

SAMARINDA, Kisruh yang terjadi di Provinsi Kaltim ini ternyata membuat masyarakat bertanya-tanya, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan jalan bebas hambatan, tol atau freeway antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan wakil rakyat (DPRD) Kaltim. Menurut Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak, pembangunan tol atau jalan bebas hambatan dilakukan Pemprov Kaltim bukanlah kepentingan dirinya pribadi melainkan demi kepentingan masyarakat.
Lantas, bagaimana dengan pembangunan tol, jalan bebas hambatan yang saat ini tengah dilakukan proses pembangunannya. Apalagi saat ini pembangunan tol juga menunggu bagaimana keputusan Menteri Kehutanan mengenai ijin penggunaan Taman Hutan Raya (Tahura) dan Hutan Lindung yang juga termasuk tugas Pemprov Kaltim untuk menyelesaikannya dengan Menteri Kehutanan soal ijin penggunaannya. Di mana, ijin tersebut juga termasuk dalam pembahasan RTRWP Kaltim tentang kehutanan.
Menurutnya, pembangunan jalan tol atau jalan bebas hambatan itu tidak perlu diributkan. Gubernur menyebut, untuk jarak 8 Km yang melewati Hutan Lindung itu kan tengah diproses. Dan sekarang sedang dalam proses.
“Banyak yang diminta dalam hal ini, seperti Amdalnya dan segala macamnya, tentu perlu waktu,” jelasnya.
Nah sementara mengenai Tahura, lanjut Gubernur, yang jaraknya 24 Km dari Balikpapan-Samarinda itu sudah masuk revisi tata ruang. “Jadi, hal itu kan tidak ada masalah lagi. Lantas, apalagi yang dipermasalahkan,” tegasnya.
Kemudian, lanjutnya, jika memang ada komentar wakil rakyat di Kaltim yang menyatakan Ply over (tanpa kajian lingkungan hidup) jika pembangunan tol di atas Tahura. Gubernur mengaku enggan komentar soal itu.
“Jadi, mengenai soal freeway, tol atau jalan bebas hambatan itu domain-nya pemerintah. Soal teknis itu domain-nya pemerintah. Dan saya punya komitmen yang sangat tinggi terhadap lingkungan hidup. Tidak akan mungkin saya membangun jalan bebas hambatan atau tol yang akan mengganggu kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Menurutnya, meyakinkan, bahwa pembangunan freeway, jalan bebas hambatan atau pembangunan tol bukan untuk kepentingan Awang Faroek Ishak. “Jadi, pembangunan ini bukan untuk kepentingan gubernur, tapi demi kepentingan rakyat Kalimantan Timur,” timpalnya.
Lebih lanjut, gubernur mencoba menghitung jumlah penduduk di Kaltim, terutama dimulai dari Balikpapan yang jumlahnya mencapai 600 ribu jiwa. Kemudian, Samarinda 700 ribu jiwa. Kukar 750 ribu jiwa. Bontang, hampir 200 ribu. Dan Kutai Timur hampir 240 ribu. Jadi, menurutnya, 2/3 peredaran uang di Kaltim berada di daerah tersebut.
“Oleh karena itu, seluruh daerah tersebut memerlukan layanan. Tapi, ingat, saya juga punya komitmen untuk membangun perbatasan. Jadi, tetap juga kita bangun perbatasan, tentunya itu tidak akan kita tinggalkan,” pungkasnya.mar