Kapolres Bulungan Ingatkan Aktifitas Ilegal Tambak

2011-03-23 00:51:10

2011-03-21  22:17:26

TANJUNG SELOR,Puluhan ribu hektar areal tambak 2 wilayah kabupaten, yakni Tana Tidung dan Kabupaten Bulungan memiliki masalah. Sebab lokasi tambak berada di Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) atau Kawasan Hutan Produksi dan Kawasan Budidaya Non Kehutanan KBNK). Selain itu, tambak di Bulungan ternyata telah melanggar tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan.
Melihat kondisi itu, Bupati Bulungan telah mengambil langkah tegas melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bulungan dengan mencabut seluruh izin tambak dalam wilayah KBK dan KBNK tersebut.
Namun, meski izin tambak dalam wilayah KBK dan KBNK telah dicabut, pihak pengusaha tambak yang pemiliknya mayoritas berasal dari Tarakan masih melakukan aktifitas ilegalnya ditambak tersebut.
Kapolres Bulungan AKBP Endro Prasetyo ditemui Poskota Kaltim di ruang kerjanya, Selasa (22/3) mengingatkan seluruh pemilik tambak yang arealnya di KBK dan KBNK agar segera mematuhi peraturan yang berlaku. Sehingga para pengusaha tambak tersebut tidak berbenturan dengan masalah hukum, terutama yang menyangkut Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan.
“Sebelumnya, masalah ini sudah pernah kami bahas dengan kepala daerah dan instansi terkait lainnya, sehingga pihak kami menyarankan agar seluruh tambak yang masuk dalam wilayah KBK dan KBNK agar izin tambak tersebut dicabut. Kami juga mengakui bahwa meskipun keputusan Bupati telah melakukan pencabutan ijin areal tambak, namun masih saja ada pengusaha tambak yang beraktifitas. Ini kami nilai ilegal, sebab tidak memiliki izin apalagi menggarap tambak tersebut dalam wilayah KBK dan KBNK,” jelas Kapolres.
Kapolres menghimbau Pemerintah Daerah di KTT dan Bulungan segera melakukan pertemuan dengan pemilik tambak, sekaligus melakukan sosialisasi soal pencabutan ijin tambak dalam wilayah KBNK dan KBK tersebut.
“Kita siap untuk memback up pemerintah daerah dalam melakukan penertiban tambak  yang di nilai illegal karena telah melanggar Undang-Undang Kehutanan dan merusak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di kedua kabupaten tersebut. Oleh karena itu kami meminta seluruh pengusaha yang izin usahanya telah dicabut karena berada dalam KBK dan KBNK agar benar-benar bisa mematuhi keputusan tersebut,” tegas Kapolres.
Kapolres menjelaskan, jika para pengusaha tambak yang izinnya telah dicabut namun tetap melakukan aktifitas tambaknya di wilayah KKB dan KBNK, maka para pengusaha tersebut dinilai melakukan aktifitas illegal dan akan berhadapan dengan hukum.vic

Baca Edisi Cetak Harian Umum Poskota Kaltim

Senin 27 Oktober 2014
Senin 27 Oktober 2014
New User Login




Video News
To watch this video, you need the latest Flash-Player and active javascript in your browser.
Pasang iklan anda disini...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iklan...
Raih sukses didepan mata
Media promosi online poskota kaltim.com sarana terpercaya untuk mempromosikan usaha anda dalam sekejap akan dilihat oleh dunia

Ucapan Terima Kasih
Segenap Pimpinan dan Seluruh Staff Atas kepercayaan Anda Membuka WebSite Kami

Hotline
Editorial
Solusi
Surat Pembaca
Polling
Berita apa saja yang menurut anda sangat diminati pembaca poskotakaltim
Daerah
pariwisata
hukum
Pendidikan
perekonomian
semua berita
 
total pemilih : 2519 | Lihat Hasil
Pasang iklan anda disini...