Pengesahan Perda Alur Sungai Mahakam

Robyan: Jangan Terburu-buru

2011-03-21  22:24:30

SAMARINDA, Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kaltim diharapkan tidak terlalu terburu-buru untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), terutama mengenai pengesahan Perda alur Sungai Mahakam di Kaltim. Demikian dinyatakan Kepala Biro (Karo) Humas dan Protokol Setprov Kaltim MY Robyan Noor SE MTP baru-baru ini.
Menurutnya, untuk pengesahan Perda yang ada di Kaltim diharapkan dari DPRD dan pihak pemerintah juga mengetahui.
“Jangan sampai nanti disahkan terburu-buru, ternyata ada klausul (aturan) yang bertentangan dengan peraturan yang di atas,” ujar Karo Humas dan Protokol Setprov Kaltim MY Robyan Noor ketika ditemui di ruang kerjanya baru-baru ini.
Dikatakannya, mengenai pembahasan Perda alur sungai Mahakam hingga saat ini memang diakui belum dibahas oleh DPRD Kaltim. Oleh karena itu, soal Perda tersebut, lanjutnya, yang perlu dipahami adalah aturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya.
“Karenanya, secara horizontal hal itu harus ada koordinasi. Artinya, kabupaten/kota mengerti perda itu juga sudah diperdakan. Jangan sampai, jika Pemerintah Provinsi membuat lintas wilayah, ternyata Pemkot Samarinda juga membuat pungutan di sini. Oleh karena itu, ada 1.200 lebih perda kita yang dibatalkan, karena permasalahan tersebut tidak adanya koordinasi,” jelasnya.
Karenanya, lanjut dia, Pemprov Kaltim untuk melahirkan Perda relatif agak hati-hati, agar tidak terjadi adanya pembatalan oleh pihak kementerian. Menurutnya, mengenai pembahasan untuk melahirkan Perda tersebut sempat berdiskusi dengan Kepala Biro Hukum Setprov Kaltim H Sopyan Helmi. Di mana, Ia pernah menanyakan mengapa Perda yang diusulkan banyak dibatalkan. Padahal, Pemprov Kaltim ada Perda yang mendapatkan rekomendasi dari kementerian.
“Hal ini, sebelum Perda, ternyata mereka dengan ketatnya waktu dan desakan Pemprov Kaltim, maka Perda itu lahir. Jadi, ini hanya proses waktu saja lag,” tegasnya.
Ditegaskannya, untuk mendukung perkembangan pembangunan di Kaltim, menurutnya ada banyak Raperda lain yang diusulkan. Hanya saja, belum dibahas. Sedangkan mengenai jumlahnya Humas dan Protokol Setprov Kaltim belum mengetahuinya.
“Saya pikir pembahasan perda ini sangatlah referensif. Seperti mengenai Perda Alur Sungai. Tentunya hal ini menjadi pertanyaan, mengapa begitu lama disahkan. Jangan sampai, terjadi kecelakaan, ternyata Perdanya belum ada atau tidak jadi,” timpalnya.
Menurutnya, mengenai Perda Alur Sungai tersebut, jangan sampai perda itu dari sisi lain untuk mencari pendapatan. Namun, sisilainnya jangan sampai menghalangi pengusaha untuk berusaha.
“Itulah yang maksud saya, di mana ada aturan yang mengatur peraturan di atasnya. Jadi, hal ini dapat dikondisikan dalam dua versus, yakni ada versus ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, di mana yang duluan. Tapi, jika melihat kondisinya saat ini yang berkembangkan ekonomi yang didulukan. Sedangkan lingkungan tidak kelihatan,” jelasnya.
Maka dari itu, lanjutnya, untuk Perda Alur Sungai ini tentu harus adanya stok filenya dan bagaimana muatnya. Oleh karena itu, ada aturan yang mengaturnya. Hanya saja, yang membuat repot Pemprov Kaltim adalah, bagaimana aturan bagi Kabupaten/Kota yang melintasi alur sungai tersebut. Misalnya, Kukar lewat Samarinda, kemudian lewat lagi di Balikpapan.
“Jadi, semua itu harus ada perda yang mengaturnya. Karenanya, saya berharap hal ini jangan sampai secara horizontal bersinggungan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota. Artinya, peraturan di atas itu sudah ada, sehingga persamaan persepsi selalu ada, jangan sampai perda itu disahkan DPRD kemudian dikomplen masyarakat. Oleh karena itu, perda tersebut dilahirkan bukan dalam terburu-buru. Tapi, dilahirkan dengan persiapan dengan matang dan melibatkan semua pihak,” pungkasnya.mar