Pembangunan Perbatasan Butuh Komitmen Kuat

2011-03-21  22:26:47

SAMARINDA, Komitmen membangun daerah perbatasan harus datang dari kepentingan politik pemerintah pusat. Artinya, untuk menjaga kawasan perbatasan tidak perlu menempatkan ribuan tentara, tetapi dengan cara mensejahterakan masyarakat Indonesia di perbatasan.
Hal ini diungkapkan Anggota DPRD Kaltim Rusman Yaqub kepada wartawan Senin (21/3) lalu.
Rusman mengatakan Kaltim merupakan provinsi yang memiliki perbatasan langsung dengan negara tetangga  Malaysia. Tentu ini membutuhkan suatu perhatian pengelolaan kawasan perbatasan. Selama ini kehidupan di daerah perbatasan identik dengan sebutan  terpencil, terbelakang, termiskin, dan terabaikan.  Ini disebabkan, karena tidak dipikirkan atau hanya sebagai halaman belakang suatu kehidupan bangsa ini. Masalah perbatasan akan hangat dibicarakan jika bangsa ini diusik bangsa tetangga.
"Saat ini pemerintah kita hanya mengukur apa keuntungannya pemerintah jika membangun infrastruktur didaerah itu berdasarkan dari nilai ekonomi, bukan berdasarkan kedaulatan bangsa dan negara.
Kawasan perbatasan juga bagian dari negeri ini, pembangunan yang dilakukan dikawasan perbatasan  harus  juga dilakukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan  secara terintegral dari pembangunan kawasan perbatasan secara nasional," jelas Rusman.
Namun sebaliknya, kata dia, kebijakan pembangunan perbatasan secara nasional harus mengakomodir kebutuhan pembangunan perbatasan dikaltim. Ini penting mengingat kawasan perbatasan menjadi daerah yang menerima akibat yang utama dari suatu pertikian dari Negara tetangga seperti kasus amblat sekarang ini.
"Orang-orang banyak tidak tahu jika ada demo besar-besar di Jakarta, upaya boikat, atau  ancaman peperangan dengan Negara tetangga Malaysia,  penduduk di kawasan perbatasan yang pertama menderita. Kenapa ini bisa ?, karena penduduk dikawasan daerah perbatasan yang suplai  akan bahan pokok berasal dari Negara tetangga itu ditutup, jadi dalam kontek bergolak, belum perang yang terjadi penduduk dikawasan perbatasan sudah menerima akibatnya," ucapnya.
Hal ini terjadi, karena  kata dia, selama ini  penduduk daerah perbatasan pada posisi tawar dan ketergantungan tinggi akan kebutuhan pokok. Kemudian membuat negara tetangga kadang-kadang memperlakukan tidak manusiawi.
"Bagi masyarakat perbatasan pertempuran dengan negara tetangga bisa berakibat fatal khususnya bagi Kaltim jika Jakarta bergolak dengan Negara tetangga, yang ditanggung adalah ancaman bencana kelaparan, karena akses untuk mendapat kebutuhan pokok ditutup," katanya.
Dari itu, lanjut dia, langkah yang harus dilakukan adalah mempertegas komitmen pemerintah psuat untuk pembangunan didaerah perbatasan.
"Artinya jangan dihitung berapa kos negara ini yang dikeluarkan untuk daerah perbatasan dengan nilai ekonomi yang akan balik, negara bisa lihat bagaiman anegara ini dirugikan akibat minimnya infrastruktur diperbatasan," kata Rusman Yaqub.
Menurut dia, pemerintah harus melihat bahwa kawasan perbatasan dapat dikembangkan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorintasi 'inward looking' menjadi 'outward looking', sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. M4n/adv