DPRD Kaltim Akan Teliti Kepemilikan Lahan Eks Kompleks Pinang Babaris

2011-03-30  15:29:10

SAMARINDA, DPRD Kaltim akan melakukan penelitian terkait kepemilikan lahan eks kompleks Pinang Babaris untuk menyelesaikan persoalan sengketa masalah aset bekas milik asing/China (AMBA/C).
Hal ini merupakan kesimpulan hearing Komisi I DPRD Kaltim dengan pengurus Yayasan Alumni Ta'Hwa, Direktorat Jendral Kekayaan Negara Wilayah Samarinda, Kanwil Depkum dan HAM, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kaltim, Korem 091/ASN, Komite Intelijen Kaltim, Kejaksaan Tinggi Kaltim, Polisi Daerah Kaltim, Biro Hukum Kaltim, Biro Pemerintahan Kaltim dan Biro Perlengkapan Kaltim dipimpin Ketua Komisi Dahri Yasin, beberapa waktu lalu.
Penelitian ini dilakukan untuk melakukan klarifikasi menyeluruh pada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan obyektifitas permasalahan sebagai kelanjutan penyelessaian masalah Aset Bekas Mili Asing/China (ABMA/C).
Dahri Yasin mengatakan bahwa Komisi I akan melihat secara obyektif tentang persoalan ini. Sehingga meski telah ada hasil dari Tim Asistensi ABMA/C dan berdasarkan data-data tambahan lainnya seperti penjelasaan dari Kanwil BPN Kaltim, Surat Menteri Pertanian dan Agraria dan Surat Menteri Pertanian dan Agraria, serta penjelasan dari Yayasan Alumni Ta'Hwa, namun Komisi I merasa masih perlu memanggil pihak lain yang terkait erat dalam persoalan ini.
"DPRD akan obyektif dalam menjebatani persoalan ini. Dari itu Komisi I masih perlu mendapatkan penjelasan tambahan dari pihak terkait lainnya seperti Pemkot  Samarinda, BPN Kota Samarinda, Suryadi Tandio sebagai pemilik sertifikat HGB atas tanah Pinang Babaris dan pihak lain terkait," Tegas Dahri.
Ini semua lanjutnya sangat diperlukan untuk menghasilkan satu kesimpulan yang objektif dan memenuhi unsur keadilan.
Dengan dipertemukannya semua pihak terkait, diharapkan bisa disimpulkan sebuah fakta dari pernyataan dan kenyataan yang ada. Jika memang fakta menyimpulkan adanya dugaan penyimpangan, maka bisa saja akan diperiksa nantinya.
Perlu diingatkan lanjut Dahri Pimpinan DPRD Kaltim periode 2004-2009 juga telah menyurati BPN Kaltim meminta untuk ditangguhkan HGB yang diajukan oleh Suryadi Tandio.
"Kita perlu menghimpun data-data dari semua pihak terkait dan akan dilakukan koordinasi berikutnya melalui rapat-rapat lanjutan," Kata Dahri.
Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi I, Suwandi berpendapat untuk mendapatkan kesimpulan terhadap permasalahan ini, dirinya menilai sangat perlu melihat dari aspek filosofis, historis dan sosiologis.
"Sebab mengingat persoalan yang harus diselesaikan ini prosesnya telah berlangsung puluhan tahun," katanya.
Seperti diketahui bahwa aset pemerintah berupa tanah ini merupakan ABMA/C. Kemudian merunut berdasarkan surat Menpera Nomor SK.VI/36/Ka/1962 dan SK.IV/56/Ka/1962 dan SK Gubernur Kaltim Nomor 153 tahun 1989, aset ini menjadi milik Pemerintah Provinsi Kaltim.
Kemudian oleh Pemprov Kaltim diserahkan kepada Pemkot Samarinda. Lalu dalam perjalanannya, setelah aset itu menjadi milik Pemkot Samarinda, penggunaan aset pemerintah dipinjamkan untuk mendirikan gedung Sekolah Dasar (SD) Ampera oleh Yayasan Alumni Ta'Hwa sejak Juni 1948. Kemudian setelah gedung sekolah dibongkar, lahan tersebut dipergunakan menjadi toko.
Meskipun memang menurut surat Menpera Nomor SK.VI/36/Ka/1962 dan SK.IV/56/Ka/1962 dan SK Gubernur Kaltim Nomor 153 tahun 1989, dinyatakan lokasi eks Pinang Babaris adalah tanah Pemprov Kaltim yang dalam hal ini penguasaannya kepada Pemkot Samarinda, namun data lain menyebutkan menurut perwakilan Kanwil BPN Kaltim yang hadir dalam pertemuan tersebut, menjelaskan terdapat surat perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Suryadi Tandio yang dikuatkan dalam sertifikat.
Hearing kali ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi Gunawarman, Sekretaris Komisi Syaparuddin dan beberapa anggota, Suwandi, Yefta Berto dan Puji Astuti. M4n/adv