Gubernur : Jangan Kita Terus Didesak-desak

Soal Pengelolaan Blok Mahakam

2011-03-30  15:34:40

SAMARINDA, Upaya Pemprov Kaltim untuk mengelola saham di Blok Mahakam hingga saat ini terus dilakukan, dan   berharap pihaknya jangan didesak-desak terus-menerus soal perjuangan Pemprov Kaltim untuk meraih pengelolaan Blok Mahakam tersebut.
“Kita masih terus mempersiapkan dengan baik. Jadi, gak boleh dong kita terus didesak-desak. Kita kan sedang berjuang terus ini,” ujar Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak baru-baru ini di Setprov Kaltim.
Dikatakannya, masyarakat Kaltim diharapkan dapat bersabar mengenai perjuangan Pemprov Kaltim untuk turut serta dalam mengelola Blok Mahakam. Menurutnya, peluang Kaltim sangatlah besar untuk dapat mengelola Blok Mahakam.
“Pusat sudah menerima kok. Tapi sabar, belum waktunya kita sekarang ini. Karena itu, pengertian pemerintah yang selalu saya katakan, bahwa pemerintah itu ada Pemerintah Pusat, Provinsi, ada Kabupaten. Tidak bisa sendiri-sendiri,” sambungnya.
Untuk mewujudkan perjuangan Pemprov Kaltim turut serta untuk mengelola Blok Mahakam. Gubernur menyebut, Pemerintah Pusat itu diwakili PT Pertamina. Sedangkan Provinsi diwakili BUMD Provinsi, dan Kabupaten juga diwakili BUMD Kabupaten.
“Kita bersatu di situ. Yang jelas, percaya saja. Bahwa kita komitmen untuk memperjuangkan itu,” timpalnya.
Sementara itu, hal senada juga disampaikan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Dr H Irianto Lambrie. Ia menyatakan peluang Provinsi Kaltim untuk meraih hasil pendapatan dari perjuangan meraih hak pengelolaan Blok Mahakam pasca tahun 2017, meskipun sudah dilakukan sejak lama tapi tetap ada.
Hanya saja, lanjutnya, perjuangan dari PT Pertamina sangatlah diharapkan. Sebab, dari Pemerintah Daerah diwakili oleh PT Pertamina bagaimana untuk negoisasinya saja ke Pemerintah Pusat.
Menurutnya, perjuangan Kaltim hingga saat ini cukuplah besar yang sudah dilakukan hingga di pusat. Seperti bertemu dengan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Dirjen Migas Kementerian ESDM, hingga Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan.
“Hanya saja, meski kita berjuang sekuat tenaga. Tapi keputusannya tetap saja ada di Pemerintah Pusat,” ujar Irianto Lambrie.
Meski demikian, lanjutnya, Pemprov Kaltim tetap optimis bahwa peluang untuk bisa mengelola blok tersebut juga masih terbuka lebar.
Meski demikian, perlu diketahui pula bahwa, jika memang nantinya berdasarkan negosiasi, Pertamina berhasil sharing dengan Total E&P Indonesie. Maka, Kaltim akan ikut di dalam Pertamina. Sebab, pemerintah dalam hal ini diwakili Pertamina.
Lantas apabila gagal, ia menyebut masih ada peluang untuk mendesak agar pusat meningkatkan dana bagi hasil (DBH) di sektor ini untuk Kaltim. Sebab, meski blok tersebut sebagian besar ada di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar), kabupaten/kota lainnya di provinsi ini tetap kebagian dana bagi hasil.
“Jika Kukar menyebut mereka berhak paling besar itu sah-sah saja, tapi dana perimbangannya kan tetap juga dapat diterima kabupaten/kota lainnya,” timpalnya.
Sementara mengenai working interest (WI) pra 2017, peluangnya ternyata juga sangat tergantung pusat, dalam hal ini menteri terkait. Sedangkan Pertamina sendiri dinilai tak bisa membuat keputusan apa-apa.mar