Tim Lakukan Kajian Ulang

Rencana Pemekaran Kabupaten Pasisir

2011-04-06  21:51:35

TANJUNG REDEB, Hasil kajian tim independen perencanaan kegiatan fasilitas data pendukung pemekaran kabupaten Pesisir dinilai sudah cukup baik oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Datu Supriatma. Meski sempat menuai kritikan pedas mengenai hasil kajian di lapangan, namun keberadaan tim disebutkannya sudah  memenuhi standar.
Jika dinilai tidak layak, Datu menyebutkan proses yang seharusnya dilakukan yakni perbaikan sementara sudah berjalan. “Setelah pertemuan terakhir, mereka langsung melakuka perbaikan dengan pemenuhan data yang dinilai kurang, jadi saat ini sudah dilakukan proses pengkajian ulang,” ungkap Datu Supriatma.
Hal itu merupakan tindak lanjut dari instruksi Pemkab Berau belum lama ini dalam kegiatan presentasi hasil kajian.
Dengan dasar ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2009 tentang tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah, kajian dimaksud untuk menentukan 5 kecamatan yang akan dimekarkan layak atau tidak.
Namun Datu juga menepis anggapan bahwa pernyataan tersebut sebagai bentuk apatis terhadap aspirasi masyarakat.
“Sebab ini untuk mereka, jadi apa yang diinginkan merupakan  aspirasi yang wajib  diakomodir. Maka dilakukan pengkajian,” sambungnya. Namun menyikapi adanya kontra dari bebrapa kampung di Kecamatan Tabalar, dengan lugas disampaikan bahwa hal itu merupakan hal yang wajar. Dilihat dari presentasi jumlah penduduk yang pro dan kontra, sudah sepatutnya masyarakat diberikan pemahaman terhadap rencana besar ini.
Dimana secara terbuka disebutkan dalam sosialisasi kepada masyarakat 5 kecamatan dahulu oleh bagian pemerintahan, masyarakat pada intinya setuju untuk dimekarkan. “Namun ada catatan-catatam penting yang mereka berikan, seperti harus jadi ibukota, harus ada rumah sakit, dan lainnya. Nah ini yang perlu dipahami bahwa tim pengkaji ataupun bagian pemerintahan bukan instansi yang berwenang untuk memenuhi tuntutan itu,” papar Datu.
Seluruh camat diharapkan aktif dalam sosialisasi kepada warganya masing-masing.  Miskomunikasi antara pemerintah dan rakyat bisa jadi salah satu faktor munculnya kontra terhadap rencana pemekaran disamping faktor-faktor lainnya. Menanggapi kritikan yang diberikan, Kabag Pemerintahan menyebutkan hal itu merupakan masukan yang berharga dan akan dijadikan pertimbangan bagi tim dalam melakukan kajian ulang dilapangan. as