Kepala Daerah Ujung Tombak Pengentasan Kemiskinan

2011-04-06  22:08:41

SAMARINDA,Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak mengatakan bahwa Kepala daerah merupakan ujung tombak percepatan pengentasan kemiskinan. Dan, penanggulangan kemiskinan bukan hanya sebagai tanggung jawab pemerintah, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan, sehingga semua elemen warga negara mempunyai peranan dan tanggung jawab sama dalam usaha percepatan menanggulangi kemiskinan.
"Semangat inilah yang menjadi dasar munculnya berbagai prakarsa pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya untuk menanggulangi kemiskinan. Mulai dari program bersifat bantuan langsung, pemberdayaan, sampai bantuan permodalan," kata Awang Faroek Ishak  acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) ini dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2012, yang dilaksanakan Selasa (5/4) di Lamin Etam.
Awang menambahkan, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam pelaksanaan dan penajaman program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota merupakan ujung tombak dan berperan strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah.
" Oleh karenanya, integrasi program kegiatan lintas sektor/instansi di daerah ke depan agar lebih fokus dan tepat sasaran berdasarkan data yang akurat, dan berhasil mengurangi kemiskinan di daerah hingga mencapai 7 persen di tahun 2013,"ujarnya. Kata Awang sehubungan dengan hal tersebut, maka mutlak dibutuhkan adanya sinergitas langkah-langkah kerja yang seirama dalam melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan. Penguatan kapa-sitas kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah perlu dilakukan agar kelemba-gaan TKPK Daerah dapat menjadi lembaga yang mandiri, professional, dan akuntabel.
Di samping itu, pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan infrastruktur pendukungnya perlu terus ditingkatkan sesuai dengan potensi unggulan daerah masing-masing kabupaten dan kota, keterlibatan masyarakat dan kalangan dunia usaha juga perlu terus ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat terjadi kekuatan lokal di daerah dalam menciptakan modal sosial masyarakat dan mampu menciptakan  berbagai  inovasi  program  penanggulangan  kemiskinan  sesuai  dengan karakteristik kabupaten/kota melalui pendanaan secara mandiri,"papar Awang.
Hadir dalam acara Musrenbang tersebut Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia beserta Rombongan. Staff Ahli Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Kepala BAPPENAS beserta Rombongan, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia beserta Rombongan,  anggota DPR dan DPR – RI wilayah pemilihan Kaltim, Panglima Kodam VI Mulawarman, Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, Danrem, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kaltim, ketua, wakil ketua, ketua Komisi dan Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Sekretaris Daerah, Asisten, staf Ahli dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, bupati/walikota, Ketua DPRD, Kepala Bappeda serta Kepala SKPD Kabupaten/Kota se-Kaltim.mar