Sampai Kiamat Perbatasan tak Terbangun

Akibat Pemerintah Pusat Susah Realisasikan Anggaran

2011-04-06  22:16:02

SAMARINDA, Dampak dari kurangnya perhatian dan tidak transparansi pemerintah pusat akan penyaluran dan alokasi penganggaran pembangunan perbatasan, terpencil dan desa tertinggal di Indonesia, terutama di Kaltim. Maka, jika tidak ada kejelasan tentang anggaran pembangunan perbatasan tersebut, khususnya di Kaltim, tentunya sampai kapan pun pengembangan pembangunan di perbatasan tidak akan terbangun.
Demikian dinyatakan Kepala Badan Perbatasan dan Desa Tertinggal Prof Dr Adri Patton ketika ditemui usai menghadiri Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan (Musrenbang) Pemprov Kaltim bersama Walikota dan Bupati se Kaltim di Lamin Etam Kaltim Samarinda kemarin.
“Ini semuanya politik pusat. Apabila berbicara anggaran dan menghitung berapa jumlah penduduk, kalau bicara jalanan dan rumah. Buat apa kita membangun jalan akses perbatasan tapi penduduknya hanya sedikit saja. Sampai kiamat dunia ini. Perbatasan tidak akan terbangun. Karena perbatasan itu adalah kedaulatan Negara. Taruhannya harga diri bangsa,” ujar Adri Patton dengan nada lantang ketika ditemui wartawan di Lamin Etam Samarinda, Selasa (5/4).
Karena perbatasan merupakan kedaulatan Negara dan taruhannya adalah harga diri bangsa. Maka, lanjutnya, di perbatasan ini banyak kepentingan-kepentingan Negara yang sangat perlu didukung, yakni adanya kepentingan TNI dan masyarakat sipil.
“Jika kita hanya berbicara tentang penduduknya, sampai kiamat penduduk perbatasan itu tidak pernah banyak. Dan dana untuk pembangunan perkembangan perbatasan mustahil akan dapat,” tegasnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Pusat diharapkan dapat berpikir jernih mengenai perkembangan pembangunan daerah perbatasan ini. Maka, untuk mempertahankan keutuhan NKRI ini haruslah dimulai pembangunannya dari perbatasan.
“Komitmen Gubernur Kaltim kita sudah cukup tinggi. Hanya saja, tinggal bagaimana pemerintah Pusat sajalah tidak mendukungnya,” jelasnya.
Perbatasan adalah merupakan kedaulatan Negara, harga diri bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seharusnya, lanjut dia, inilah yang paling utama didukung.
Sementara itu, untuk mensukseskan program pemerintah provinsi (Pemprov) Kaltim dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kaltim, maka seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim diminta untuk mempunyai program di kabupaten perbatasan dan kecamatan.
“Sekarang Pak Gubernur Awang Faroek Ishak telah menginstruksikan kepada semua SKPD punya program kegiatan di setiap kabupaten dan kecamatan perbatasan. Nah, apabila itu dipenuhi dan komitmen. Maka, permasalahan program pembangunan di perbatasan semua akan teratasi,” timpalnya.
Lantas bagaimana dengan anggaran khusus untuk pembangunan perbatasan saat ini, Adri menyebut, untuk anggaran perbatasan melalui APBD Provinsi tidaklah cukup guna mewujudkan pembangunan perbatasan yang baik ke depannya. Sebab, perbatasan itu adalah tanggungjawab pusat. Karena, anggaran pembangunannya banyak di pemerintah pusat.
“Jika berbicara NKRI, semua pasti paham dan tentunya harus diperhatikan. Tapi, jika berbicara mengenai perbatasan di Kaltim ini, maka ada permasalahan yang mendasar di Kaltim. Tapi, itu tidak diperhatikan. Apabila demikian, maka jangan salahkan daerah apabila ada yang hilang lagi. Sepertihalnya yang terjadi dengan provinsi lainnya,” tegasnya.
Oleh karena itu, menurut Adri, sebagai catatan penting dalam pembangunan perbatasan adalah adanya komitmen yang nyata dan keberpihakan pemerintah pusat terhadap mengalokasikan anggaran khusus bagi perbatasan.
“Tapi jangan hanya Rp 5 miliar, Rp 10 miliar hingga Rp 50 miliar. Bukan begitu caranya. Hanya saja, informasinya anggaran untuk pembangunan perbatasan ada sebanyak Rp 27 triliun yang dianggarkan pemerintah pusat untuk 12 Provinsi yang memiliki wilayah perbatasan. Nah, itu yang saya ingin tahu realisasinya, untuk Kaltim berapa yang harus diterima, dan hingga saat ini belum diketahui berapa jumlahnya yang harus diterima daerah,” pungkasnya. mar