Pusat Diminta Seimbang

Soal Anggaran Perimbangan ke Daerah

2011-04-13  00:57:09

SAMARINDA, Mengenai anggaran perimbangan yang diterima oleh daerah dari Pemerintah Pusat diharapkan dapat diberikan secara professional dan seimbang terhadap daerah yang benar-benar memberikan kontribusi yang besar kepada Negara.
Demikian dinyatakan anggota DPR RI dari Komisi V asal Fraksi Golongan Karya, Josef A Nae Soi ketika ditemui di sela-sela kunjungan Komisi V ke Pemprov Kaltim kemarin. Menurutnya, Pemerintah Pusat diharapkan dapat memberikan anggaran perimbangan itu secara professional. Karena, apa yang diberikan daerah kepada Negara selama ini tidak sesuai dengan harapan.
“Pemerintah Pusat sedianya dapat memberikan kontribusi anggaran perimbangan yang sesuai dengan apa yang telah diberikan Pemerintah Provinsi Kaltim kepada Negara. Tentunya, ini harus professional. Karena, Kaltim juga merupakan daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Harapannya, ini dapat dirundingan bersama,” ujar Josef A Nae Soi di Setprov Kaltim, Selasa (12/4).
Lantas apakah dana Rp17 triliun yang diterima Kaltim oleh Pemerintah Pusat setiap tahunnya melalui anggaran perimbangan telah pantas. Padahal, jika dibandingkan dengan kontribusi Kaltim yang menyumbangkan anggaran sebesar Rp320 Triliun pertahunnya, tentunya hal ini sangatlah tak sepadan? Josef menyebut, apakah anggaran itu professional sudah atau tidak yang didapat, tentunya itu kembali pada kebutuhan masyarakat tersebut.
Bisa saja, lanjutnya tahun ini Rp 17 triliun yang diterima. Siapa tahu, mudah-mudahan tahun depannya dapat dua kali lipat lagi mendapatkannya. Tapi, tahun berikutnya mungkin kurang lagi, tapi tahun berikutnya lagi akan lebih besar lagi. Mungkin itu semua maksudnya adalah professional, sesuai dengan prioritas pembangunan yang berada di Kalimantan Timur.
“Jadi, tidak setiap tahunnya hanya Rp17 triliun yang diterima Kaltim. Jadi, ada yang bisa naik, dan juga ada yang bisa turun,” timpalnya.
Kemudian, sebelumnya, dari Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Kaltim sudah tidak layak lagi atau sedekah, dalam artian anggaran perimbangan tersebut oleh Pemerintah Pusat. Tentunya, hal ini menjadi pukulan keras bagi Kaltim untuk menyikapinya, karena bagaimanapun juga kemajuan pembangunan di Negara ini juga tidak lepas dari dukungan dan suntikan anggaran yang disumbang oleh Kaltim kepada Pemerintah Pusat.
Menurutnya, hal itu juga bisa benar. Tapi sekarang, lanjutnya, kekayaan itu dinikmati siapa? Kekayaan ini tentunya harus dinikmati seluruh rakyat, khususnya rakyat Kaltim. Contohnya, ada perusahaan-perusahaan kaya yang kerab melakukan ekploitasi-ekploitasi besar-besar di sini, tapi rakyatnya yang berada di daerah itu tidak menikmatinya. Seperti menikmati jalan yang bagus.
“Dalam hal ini tentunya pemerintah harus tegas terhadap perusahaan tersebut. Apabila mereka melakukan usaha di sini, maka mereka harus membantu masyarakat di sekitar dengan cara melakukan program corporate social responsibility (CSR) mereka, sehingga masyarakat dapat menikmati hasil kekayaan alam yang telah diekploitasi tersebut. Jangan sampai daerah harus menunggu pemberian Pemerintah Pusat, sedangkan memanfaatkan kontribusi perusahaan tidak dilakukan. Tentunya ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah,” bebernya.mar