Pemerintah Harus Buka Mata Masalah Perbatasan

2011-04-26  00:12:24

BALIKPAPAN,Persoalan kawasan perbatasan diwilayah Utara Kalimantan Timur (Kaltim) ternyata belum berakhir kendati tiap tahun masalah perbatasan Kaltim-Sabah, Malaysia Timur terutama berkaitan kehidupan masyarakat yang selama ini terisolir karena kurangnya perhatian pemerintah pusat untuk membangun berbagai fasilitas infrastruktur padahl ini menjadi kunci majunya kehidupan masyarakat perbatasan.
‘’Belum ada perubahn kehidupan masyarakat diwilayah perbatasan Kaltim-Serawak walaupun pemerintah terus membicarakan masalah ini jauh hari sebelumnya tepatnya sejak masa orde lama masuk ke orde baru selanjutnya masuk ke masa reformasi sampai hari ini kehidupan masyarakat perbatasanm masih tetap seperti sediakala sehingga muncul wacana akan melakukan eksodus jika pemerintah Indonesia tidak memberikan perhatian penuh terhadap kehidupan wilayah perbatasan,’’ kata Andi Agoes, SH, salah satu tokoh masyarakat Nunukan, Kalimantan Timur, yang kini menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) PPKRI Kalimantan.
Masih menurut Andi Agoes,  munculnya persoalan pembangunan wilayah perbatasan yang belum tuntas berawal dari aksi anarkis puluhan warga pedalaman atau perbatasan di Kecamatan  Long Apung, Kabupaten Malinau saat melakukan demontrasi dengan merusak beberapa fasiltas Bandara Temindung Samarinda, Februari 2011.   
Dia mengatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah (Kaltim, red) harus benar-benar buka mata soal kehidupan masyarakat perbatasan, tidak hanya masyarakat di Kabupaten Malinau tapi juga daerah lain seperti Nunukan, mereka juga terus menuntut perbaikan hidup, minimal kehidupan mereka menjadi perhatian penuh.
Tokoh masyarakat yang sering bicara lugas dan tegas ini minta agar pemerintah terus meningkatkan kehidupan masyarakat perbatasan jangan sampai muncul peristiwa seperti yang terjadi Februari 2011 lalu dimana warga Long Ampung sudah tidak sabar akhirnya bertindak cukup merisaukan banyak pihak.
Namun, kata Andi Agoes, pihaknya bersukur karena apa yang diinginkan warga perbatasan mulai menjadi prioritas pemrpov Kaltyimk dimana akan membuka satu operator yakni Kaltim Air dimana akan mempersiapkan sejumlah pesawat berbadan kecil untuk menjangkau wilayah-wilayah perbatasan mulai dari Kutai Barat (Kubar) Sampai bagian Utara kaltim yakni Nunukan.
Aksi unjukrasa warga Long Apung menjadi pembelajaran berarti bagi pemerintah pusat dan daerah Kaltim, ini hanya karena dua pekan pesawat terbang perintis milik maskapai penerbangan  Samarinda Merauke Air Carter (SMAC) tidak beroperasi kewilayah Utara khususnya ke Long Apung, Malinau, sedangkan pemprov Kaltim sendiri tidak mempersiapkan armada pengganti sehingga timbullah masalah kecemburuan sosial yang sangat kuat karena pemerintah lebih memberikan perhatian wilayah perkotaan ketimbang wilayah perbatasan. 
Awalnya, warga Long Apung meminta agar penerbangan yang semula tiga kali seminggu menjadi setiap hari serta mengoperasikan  pesawat yang lebih baru, warga khawatir karena pada 15 Februari 2010, pesawat jenis cassa 212 serie 200 tergelincir di Long Apung.
Pihak Pemprov Kaltim berjanji membantu warga Long Apung untuk memenuhi aspirasi mereka itu namun kenyataannya, permintaan mereka  tidak dipenuhi malah penerbangan ke wilayah perbatasan Kaltim-Malaysia Timur itu dihentikan, ini kecemburuan yang kesekian kalinya yang seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah benar-benar serius melihat kehidupan perbatasan perlu didukunmg dengan berbagai sarana infrastruktur.      
Long Apung seperti daerah perbatasan lainnya, yakni Kecamatan Long Bawan, Kecamatan Long Apari dan Kecamatan Long Pahangai,  maka transportasi paling efektif adalah menggunakan transportasi udara, yakni melalui penerbangan perintis sebab melalui darat sama sekali belum ada, bisa saja lewat sungai tapi itupun memakan waktu yang sangat lama.
Akibat kurangnya perhatian pemerintah diwilayah perbatasan menimbulkan berbagai persoalan serius, antara lain barang kebutuhan pokok serta barang  lainnya, dua kali lipat bahkan ada yang tiga kali lipat ketimbang harga normal. Salah satu penyebabnya biaya angkut juga  tinggi karena semua dibawa melalui transportasi udara.
Kepala Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kalimantan Timur, Adri Patton  tampaknya terpukul dengan kejadian tersebut, apalagi telah berjanji membantu warga pedalaman kemudian mengancam akan mengundurkan diri dari jabatannya itu, ini karena ide cemerlang tokoh Dayak Kaltim ini tidak mendapat dukungan pemerintah.    
Memang sejak awal ada pihak yang meragukan  Badan ini (BPKP2DT), salah satu kelemahan pembangunan perbatasan karena lemahnya  koordinasi lintas sektoral sehinggga kesannya masing-masing depertemen/kementrian jalan sendiri-sendiri dalam membangun  kawasan itu, misalnya bidang kehutanan, perkebunan, perpajakan, imigrasi, pertahanan dan lain-lain.   max