Anggota Dewan Belum Terima Draf APBD Bulungan 2011

2011-05-05  00:07:02

TANJUNG SELOR, Pasca disahkan dan ditetapkannya Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bulungan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulungan tahun angaran 2011 beberapa waktu lalu, hingga kini draff APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2011 dengan nilai anggaran Rp1,3 trilun belum dimiliki pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan. Hal itu membuat pengawasan terhadap berbagai jenis pembangunan yang di laksanakan pemerintah Kabupaten Bulungan belum bisa di laksanakan secara maksimal.
Ketua Badan Legislatif (Banleg) DPRD Bulungan, Junaidi kepada Poskota Kaltim di ruang kerjanya Rabu (4/5) menuturkan kekecewaannya atas belum adanya draf buku anggaran belanja daerah baik APBD tahun 2010 maupun draf buku anggaran di tahun yang masih berjalan saat ini.
“Salah satu tugas pokok dan fungsi dari setiap anggota Dewan adalah melakukan pengawasan terhadap program pembangunan, terutama yang telah tertuang dalam APBD Bulungan, sehingga wajib bagi setiap anggota dewan untuk memiliki draf APBD tersebut yang kemudian bisa dipelajari dan menjadi acuan untuk mengawasi jalannya proses pembangunan di daerah,” jelas Junaidi.
Junaidi menegaskan, seharusnya dengan telah rampung dan disahkannya APBD Kabupaten Bulungan, maka draf tersebut sudah dimiliki setiap anggota untuk dipelajari dan menjadi bahan pengawasan dalam melaksanakan kunjungan kerja di kecamatan sesuai daerah pemilihan (Dapil) masing-masing anggota dewan.
“Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Malinau yang berhasil mendapat peringkat lima sebagai daerah yang berhasil mengelola administrasi keuangan terbaik se Indonesia dan ini perlu untuk menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama SKPD yang ada terutama dalam pengelolaan keuangan di daerah termasuk pengawasannya yang sudah menjadi tugas anggota DPRD,” ungkap Junaidi.
Junaidi menjelaskan, dengan di milikinya draf APBD 2011 oleh setiap anggota dewan Bulungan maka pengawasan pembangunan yang di lakukan anggota DPRD Bulungan bisa di laksanakan dengan baik.
“Jangan sampai ketika kita ditanya oleh mayarakat terkait berbagai usulan pembangunan yang sudah mereka sampaikan kepada pemerintah dan tertuang dalam APBD Kabupaten Bulungan, anggota dewan tidak dapat menjawab pertanyaan yang di akibatkan tidak adanya buku anggaran dimaksud,” tegas Junaidi.
Junaidi berharap agar pihak Pemkab Bulungan bisa segera menyerahkan draff APBD kabupaten Bulungan tahun anggaran 2010 dan 2011 kepada DPRD Bulungan sehingga program pembangunan di daerah bisa di ketahui dengan jelas oleh setiap anggota dewan yang kemudian dalam pengawasannya bisa di lakukan secara maksimal. vic