Pemprov Jangan Ikut Campur

Kaltim Airline Diminta Dikelola Swasta

2011-05-05  00:26:57

SAMARINDA, Niat Pemprov Kaltim yang disinyalir hendak turut serta mengelola Kaltim Airline tampaknya harus diurungkan. Pasalnya, DPRD Kaltim mulai menyoroti langkah-langkah Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, akibat “cawis-cawis” mengelola Kaltim Airline dinilai sebagai kesalahan dan terkesan membelakangi dewan.
Wakil Ketua Komisi III, Darlis Pattalongi kepada Poskota Kaltim di ruang kerjanya mengatakan, seharusnya Pemprov Kaltim dalam hal ini Gubernur Awang Faroek tidak ikut campur dalam pengelolaan Kaltim Airline. Saat ini katanya, terkesan gubernur terlalu repot untuk mengurusi Kaltim Airline agar dapat terwujud.
“Kami bukan menolak kehadiran Kaltim Airline-nya, tapi melihat langkah-langkah gubernur yang terkesan bahwa pemprov ikut mengelola itu yang kami tidak setuju. Pemprov tidak perlu ikut campur,” tegas Darlis, Rabu (4/5) kemarin.
Tak hanya itu, Darlis juga mengingatkan Gubernur agar belajar dari pengalaman yang sudah ada, terkait pelaksanaan proyek-proyek yang tidak bersentuhan terhadap kebutuhan masyarakat. “Gubernur harusnya bercermin pada pengalaman yang sudah ada. Selain banyak proyek-proyek mangkrak, kita juga akan mengkhawatirkan munculnya dampak hukum,” terang Darlis Pattalongi.
Terkait persoalan Kaltim Airline, Darlis yang juga Ketua DPW PAN Kaltim membeberkan pengalaman pengelolaan pesawat dilakukan pemerintah daerah yang berujung ‘gulung tikar’.
Dicontohkan Darlis beberapa daerah yang telah mengelola pesawat dan berakhir bangkrut yakni, pengelolaan Riau Airline yang nyaris bangkrut, Jawa Barat  Aviation juga dibatalkan sebelum beroperasi, dan yang terjadi di Kaltim adalah pengadaan GA8 Airvan.
Darlis menegaskan, bahwa pengelolaan pesawat tersebut diserahkan secara utuh kepada swasta. Pemerintah imbuhnya, cukup sebagai fasilitator dan regulator atas pelaksanaannya di lapangan. Selain itu penyiapan infrastruktur dan mempermudah perizinan. “Tapi yang terlihat selama ini, ada indikasi bahwa pemprov hendak tanam saham juga. Nah itukan tidak benar, karena pasti akan menggunakan anggaran daerah,” selidiknya.
“Untuk diketahui saja kondisi bandara-bandara yang ada di Kaltim ini juga tidak memungkinkan dan tidak layak. Mestinya diperbaiki dulu bandara yang ada, khususnya di pedalaman dan perbatasan. Jangan membeli armadanya lebih dulu, sementara infrastruktur penunjangnya tervbengkalai. Ia menyakini akan menjadi kegiatan yang sia-sia belaka,” tegasnya.
Indikasi itu dikatakan tidak berlebihan, karena melihat pembentukan Kaltim Airline ini terus menerus diperjuangkan pemprov. Padahal selama ini infrastruktur jalan di Kaltim ini terburuk di Indonesia. Ironisnya, ketika masyarakat menyuarakan jalan rusak ini agar segera diperbaiki, pemerintah malah ingin membentuk Kaltim Airline.
“Ujung-ujungnya nanti membebani anggaran. Jika memang benar tidak menggunakan APBD, lalu pertanyaannya, ada apa kok Gubernur ikut mengurusi masalah Kaltim Airline ini, sementara masih banyak sarana infrastruktur daerah yang perlu perhatian?” pungkas Darlis.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS, Zaenal haq juga mengatakan senada. Menurutnya, dewan tidak mempersoalkan masalah Kaltim Airlines, namun yang menjadi masalah adalah langkah gubernur yang selalu mengklaim dukungan dewan atas keberadaan Kaltim Airline. “Kita ingin jangan sampai ada sepihak yang salah paham soal Kaltim Airline ini,” pungkasnya.
Jika Pemprov Katim ngotot tanpa persetujuan dewan? Dikatakannya, tidak menutup kemungkinan hubungan antar kedua lembaga tersebut tersebut akan kembali memanas. Akibatnya, akan berdampak kesejumlah program pembangunan yang nantinya akan terakomodir dalam pembahasan APBD Perubahan Kaltim 2011. “Ya kita lihat saja apa yang akan terjadi,” singkat Zaenal. fer