Masyarakat Perbatasan Ancam Hengkang ke Malaysia

2011-05-10  23:34:40

SAMARINDA, Masyarakat perbatasan Kaltim–Malaysia, khususnya yang tinggal di Krayan Selatan, Nunukan, meminta perhatian serius pemerintah untuk memperhatikan nasib mereka sebagai bagian warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kalau tidak mereka mengancam hengkang menjadi warga Negeri Jiran, Malaysia.
“Mereka serius. Mereka sudah lelah menunggu janji-janji pemerintah, khususnya pemerintah pusat. Pada saat saya reses ke sana, mereka menyampaikan ancaman itu ke saya. Sekarang masyarakat perbatasan jangan lagi diberi janji, mereka perlu bukti dan tindakan nyata,” kata anggota DPRD Kaltim dari Dapil V asal Fraksi Partai Golkar (FPG), Abdul Djalil Fatah, kemarin, menyampaikan hasil resesnya, 25-30 April tadi di Bulungan, Tarakan, Nunukan, Malinau dan Tana Tidung.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini, kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan, baik dengan Sabah, maupun Serawak, Malaysia Timur, sama-sama memprihatinkan. Pembangunan infrastuktur, ekonomi, pendidikan dan kesehatan mereka jauh tertinggal dengan wilayah lain. Padahal pemerintah pusat selalu menyebut wilayah ini sebagai “Beranda Republik”.
Namun kenyataannya bensin di sana harganya Rp40 ribu per liter, semen Rp1,5 juta per sak dan mie instan Rp15-25 ribu per bungkus. Mereka harus naik pesawat kalau ingin bepergian ke Samarinda, karena tak ada akses jalan darat.
“Harus ada kemauan politik dari pucuk pimpinan tertinggi negeri ini, yakni Presiden SBY untuk benar- benar memperhatikan pembangunan perbatasan. Cukup sudah kita kehilangan Pulau Sipadan – Ligitan. Jangan lagi kita kehilangan anak-anak negeri ini yang berpindah menjadi warga negara Malaysia,” kata politisi kelahiran Bulungan, 15 April 1948 ini.
Masyarakat di wilayah utara juga mengeluhkan rusaknya jalan Trans Kalimantan dari Simanggaris, Nunukan – Malinau – Bulungan – Berau – Kutai Timur – Samarinda. Kalau Bulungan – Samarinda biasanya bisa ditempuh dalam waktu sehari semalam, kini beruntung kalau bisa ditembus dalam waktu tiga hari tiga malam.
Masyarakat juga mengeluhkan pencemaran Sungai Lumbis dan Sembakung, Nunukan oleh limbah perusahaan kayu asal Malaysia.
“Wilayah Kaltim begitu luasnya. Dengan dana APBD Rp7,2 triliun, tak cukup untuk membangun semua daerah. Karena itu pemerintah pusat harus memberi dana bagi hasil yang lebih besar untuk Kaltim. Selain itu, agar jangkauan pembangunan di wilayah utara lebih dekat, satu-satunya jalan Provinsi Kaltara harus terbentuk,” kata Jalil Fatah. hms/adv