Komisi III Agendakan Kunjungi Pertambangan PT IM

2011-05-11  00:08:18

SAMARINDA, Sebagai tindak lanjut dari aspirasi dan hasil investigasi warga Desa Santan Tengah, Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait dampak lingkungan akibat aktifitas penambangan PT Indominco Mandiri (IM), Komisi III DPRD Kaltim dalam waktu dekat akan mengagendakan kunjungan lapangan ke lokasi penambangan PT IM di Hulu Sungai Santan yang bersebelasan dengan Desa Santan Tengah.
Rencana untuk mengunjungi lokasi penambangan PT IM tersebut terlontar dalam rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan dengan Pimpinan PT IM yang dihadiri oleh Muhammad Nasution dan beberapa staf, Kepala Desa Santan Tengah, Perwakilan Warga Desa Santan Tengah serta Badan Perwakilan Desa (PBD) yang pimpin Wakil langsung oleh Wakil Ketua Komisi III Darlis Pattalongi yang juga dihadiri oleh beberapa anggota Komisi III lainnya, seperti Agus Santoso, Abdurahman Alhasni, Wibowo Handoko, Saifuddin Dj, Sudarno, Andi Harun, Muhammad Adam, Kasriyah dan Ichrun Lutfi Sarasakti.
“Terkait masalah ini Komisi III memang perlu melakukan investigasi maupun kunjungan ke lapangan guna mengkroscek data yang diberikan oleh warga dengan  kondisi yang ada dilapangan,” ucap Sudarno.
Terkait rencana kunjungan tersebut, Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Saifuddin Dj menimpali, bahwa dalam kunjungan ke lapangan tersebut, Komisi III perlu didampingi oleh Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kaltim dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang notabenenya adalah merupakan lembaga maupun institusi yang mengawasi pertambangan di daerah.
“Masalah ini perlu disikapi dengan serius, agar kedepannya tidak ada lagi pertambangan yang merusak lingkungan. Untuk itu kita perlu menyertakan Distamben dan BLH,” timpalnya.
Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Warga Santan Tengah melalui juru bicara, Andrian Lukmansyah Tengah membeberkan data  hasil investigasi warga yang didokumentasikan dalam bentuk video mengenai berbagai ancaman dampak pencemaran pertambangan PT IM terhadap desa mereka.
Dibeberkan Andrian, sejak beroperasinya penambangan PT IM di Hulu Sungai Santan, Tahun 1997 menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai macam persoalan di desa-desa yang ada di bantaran Sungai Santan, salah satunya Desa Santan Tengah.
Diantaranya, terjadinya banjir yang semakin parah setiap tahunnya, tercemarnya air Sungai Santan sebagai sumber air minum masyarakat Desa Santan Tengah, ancaman debu batu bara sebagai dampak keberadaan penampungan batu bara dan power plan yang terlalu dekat dengan pemukiman warga. Persoalan lainnya adalah adalah tidak terakomodirnya angkatan kerja lokal yang seharusnya menjadi prioritas perusahaan dalam perekrutan ketenaga-kerjaan. Sebab perusahaan justru lebih sering mendatangkan tenaga kerja dari luar desa binaan.
”Berdasarkan fakta itu, kami warga Desa Santan Tengah yang mendapatkan dampak dari aktivitas pertambangan PT IM menuntut penanggulangan bencana banjir dengan membangun Kanal sepanjang 8 km tembus ke laut, pengadaan air bersih, normalisasi Sungai Santan termasuk pengerukan Muara Santan akibat pendangkalan paris dan lumpur gaian tambang, penyaluran listrik (penerangan) dari power plan milik PT IM dan maksimalisasi penyerapan angkatan kerja warga Desa Santan Tengah,” beber Andrian, yang juga merupakan Ketua BPD Santan Tengah.
Mendengarkan hasil data tersebut, Darlis Pattalongi meminta kepada PT IM untuk membuat perencanaan penanggulangan banjir, khususnya di wilayah aliran sub DAS Sungai Santan.  Walaupun sebelumnya, perwakilan dari PT IM Muhammad Nasution terkesan tidak mengakui kerusakan lingkungan yang terjadu di Desa Santang Tengah akibat dari pertambangan PT IM.
”Komisi III DPRD Kaltim kepada PT IM untuk memperhatikan aspirasi sosial masyarakat Santan Tengah menyangkut penanggulangan banjir, bantuan pengadaan air bersih, penyaluran listrik dan penyerapan tenaga kerja warga sekitar,” ucapnya.
Sebelum menutup pertemuan, Darlis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam atas data yang telah disampaikan oleh masyarakat Desa Santan Tengah terhadap kegiatan operasional produksi PT IM yang mana data-data tersebut menjadi dokumen resmi Komisi III untuk ditindaklanjuti. hms/adv